HARIANHALMAHERA.COM–Dugaan adanya guru honorer siluman yang tersebar di sekolah jenjang menengah atas dan sederajat, ternyata terbukti benar. Bahkan, jumlahnya tidak main-main, yakni mencapai 500 orang.
Temuan ratusan guru honorer siluman ini terungkap setelah tim yang dibantuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Derah (BKPSDM) selesai melakukan veridikasi dan evaluasi di seluruh SMA/SMK/SLB baik negeri maupun swasta.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut Syamsuddin A Kadir yang juga selaku Ketua Tim Evaluasi Guru Honorer mengungkapkan, berdasarkan data Dikbud Malut, jumlah guru honorer tahun 2019-2020 di Malut sebanyak 1.654 orang, namun setelah dievaluasi yang benar-benar masih mengabdi sebanyak 1,154 orang.
“Sehingga ada ditemuan sekitar 500 yang disinyalir sudah tidak bekerja lagi dan namanya kita doret dari data guru honorer,” katanya.
Dia menegaskan, evaluasi dan validasi guru honorer ini untuk mendapatkan angka pasti jumlah guru honorer mengingat gaji mereka dibayarkan oleh Pemprov. “evaluasi itu kita lakukan jangan sampai orangnya sudah tidak ada kemudian gajinya kita bayar terus,” katanya.
Apalagi saat ini pembayaran gaji sudah non tunai lewat rekening masing-masing, berbeda dengan sebelumnya tidak diketahui karena melalui kepala sekolah. “Jadi itu lebih transparan. Kalau hanya nama saja cuman ada di rekening bendahara tong Tara tau tapi sepanjang non tunai ada yang berkurang beberapa,” terangnya.
Bahkan, menurut dia ada beberapa guru honorer yang sebelumnya sudah tidak mengajar, namun karena mendengar ada kepastian pembayaran gaji, mereka pun kembali bekerja.
“Awalnya diperkirakan banyak yang sudah tidak bekerja akan tetapi ada pula yang sudah mengetahui hak- haknya sudah pasti akan diberi lancar sehingga mereka bekerja kembali,” terangnya.
Setelah dievaluasi, maka kepala sekolah (kepsek) tidak lagi semena-mena mengangkat guru honororer sesuka hati sebab, semua harus melalui SK Gubernur mengingat pembayaran gaji honor dari APBD.
Soal guru honor yang tidak lagi mengajar namun gajinya tetap dibayar, nantinya akan ditindaklanjuti ke inspektorat meski temuannya tidak banyak. “Karena kita tau persis beberapa waktu lalu ada keterlambatan pembayaran gaji mungkin karena itu dorang cari kerja lain dan sebagainya tapi kalau lancar saya yakin banyak yang sudah banyak bekerja su daftarkan nama Sudah kasi nomor rekening kita transfer mudah- mudahan mereka bekerja lagi,” akunya.
Dia juga menambahkan 1.154 guru honorer yang masuk dalam data baes ini nantinya akan diprioritaskan Pemprov lewat seleksi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kemudian guru honor yang namanya sudah masuk dapodik dan memiliki sertifikasi guru . Jadi bukan hanya lulusan fakultas pendidikan tetapi harus punya sertifikasi guru baru mengikuti tes lulus barulah masuk P3K itu pun kalau lulus,” ucapnya. Pada seleksi PPPK tahun 2019 kemarin, dari total 36 formasi guru, yang yang lulus hanya 16 orang.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan guru dan tenaga kependidikan (GTK) Dikbud Malut Rahma Hasan mengatakan bahwa 1,154 orang guru honorer ini belum di SK-kan oleh Gubernur.
Sementara itu, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril mengimbau para guru honorer K2 maupun nonkategori tidak perlu takut menghadapi ujian PPPK, yang ditargetkan Maret-April 2021.
Ujian PPPK lebih dititikberatkan pada kompetensi bidang atau teknis sehingga berhubungan erat dengan aktivitas guru-guru. “Ujian PPPK ini berbeda dengan ujian CPNS. Ujian CPNS lebih sulit karena ada seleksi kompetensi dasar, di samping seleksi kompetensi bidang,” kata Iwan sebagaimana yang dilansir JPNN.com.
Dia menyebutkan, materi ujian PPPK terdiri dari kompetensi teknis (sesuai mata pelajaran), tes bakat skolastik (penalaran), manajerial, sosio-kultural, pertanyaan wawancara yang dijawab tertulis.
Untuk kompetensi teknis ini masing-masing peserta mendapatkan 50 butir soal dengan waktu 60 menit. Tes penalaran 40 butir soal waktu 60 menit. Tes manajerial 30 soal dengan waktu 25 menit, sosio-kultural 20 butir soal dikerjakan selama 15 menit, dan pertanyaan wawancara 10 soal dengan waktu 10 menit.
“Materi ujian PPPK terdiri dari 150 soal kompetensi teknis, penalaran, manajerial, sosio-kultural, pertanyaan wawancara. Dikerjakan selama 170 menit,” terangnya.
Sedangkan bobot penilaian, Iwan menjelaskan, untuk kompetensi teknis dan penalaran 60 persen. Untuk manajerial, sosio-kultural, dan pertanyaan wawancara bobotnya 40 persen. “Kompetensi teknis dan penalaran lebih tinggi bobotnya karena sesuai mata pelajaran yang diajarkan gurunya. Kalau gurunya melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik, insyaallah bisa menjawab,” tuturnya.
Dia menambahkan, Februari ini, Kemendikbud akan memberikan materi pembelajaran bagi para guru honorer agar bisa melakukan simulasi secara online. Sedangkan mengenai waktu pelaksanaan ujian, Iwan mengungkapkan masih terus membahas bersama Panselnas. Targetnya Maret dan paling lambat April mendatang.
“Kami sih berharap bisa berjalan sesuai rencana mengingat kebutuhan guru makin besar karena adanya guru PNS yang pensiun,” tandasnya.
Ketua Panselnas Bima Haria Wibisana juga mendukung upaya Kemendikbud tersebut. Panselnas menargetkan paling lambat April sudah digelar seleksi PPPK. Ini agar tidak bertabrakan dengan rekrutmen CPNS yang rencananya digelar Juni 2021 (jpc/pur)
