HARIANHALMAHERA.COM– Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara melaksanakan agenda rutin media briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Juni 2023 di aula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate, Senin (26/06). Acara tersebut dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kemenkeu di Malut.
Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Malut, Achmad Syaiful Mujab sebagai Perwakilan Kemekeu Provinsi Malut, dalam pemaparan kondisi perekonomian dan fiskal regional Malut menyampaikan bahwa prospek pemulihan ekonomi global masih tertahan oleh naiknya tensi geopolitik, volatilitas sektor keuangan dan masih terkontraksinya manufaktur global.
“Aktivitas ekonomi Indonesia masih ekspansif dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,0-5,3%,” ungkapnya.
Mujab mengungkapkan bahwa kinerja APBN Bulan Mei Tahun 2023 masih mencatatkan surplus sebesar Rp204,3 Triliun. Sampai dengan Bulan Mei Tahun 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp1.005 Triliun atau 32.8% dari pagu, sedangkan pendapatan negara tercapai Rp1.209,3 Triliun (49,1% dari target).
“Di Maluku Utara, laju PDRB Maluku Utara pada kuartal I Tahun 2023 tertahan oleh tren konsumsi masyarakat yang kembali normal pasca HBKN Nataru 2023. Mobilitas masyarakat meningkat sejalan dengan penghapusan PPKM pada akhir triwulan IV 2022 serta dunia usaha yang mulai berekspansi. Neraca perdagangan Malut Bulan Mei Tahun 2023 meneruskan tren surplus sejak awal tahun, yaitu sebesar US$567,99 juta. Surplus disumbang oleh kinerja ekspor feronikel dari smelter di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan yang meningkat signifikan,”jelasnya.
“Komoditas ekspor dan impor didominasi peralatan dan bahan baku industri pertambangan dan pengolahan. Sementara itu, inflasi bulan Mei 2023 tetap terkendali pada angka 5,71% (yoy) dengan andil terbesar dari sektor transportasi (angkatan udara) dan sektor makanan dan minuman (beras, bawang merah, ikan-ikanan). Risiko inflasi ke depan perlu dimitigasi, seperti potensi terjadinya El-Nino, mulai berakhirnya puncak musim panen komoditas hortikultura, dan harga avtur yang diprediksi mengalami penurunan secara moderat,”sambungnya.
Kepala Bidang PPA II ini pun menjelaskan peluang terjadinya pertumbuhan konsumsi dan arus investasi pada kuartal II. Indikasi pertumbuhan konsumsi masyarakat terlihat dari tren kredit konsumsi yang naik meskipun mengalami stagnasi. Dana Pihak Ketiga (DPK) diperkirakan masih tumbuh tetapi fluktuatif. Indikator lain yang dapat dilihat adalah tren Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan jumlah tamu menginap yang meningkat setiap Triwulan II dalam 3 tahun terakhir. Tingkat konsumsi turut ditopang oleh belanja pemerintah yang terus meningkat tiap tahun dengan komposisi realisasi belanja barang dan jasa yang naik tiap tahunnya. Arus investasi diperkirakan tetap tumbuh positif pada kuartal II meskipun mengalami perlambatan yang didorong oleh pembangunan smelter baru dan beberapa proyek infrastruktur oleh pemerintah daerah di Malut.
Kinerja fiskal regional Malut pada Mei 2023 lanjutnya, meningkat dan solid dalam menjaga pemulihan ekonomi. APBN Regional Maluku Utara mencatat bahwa hingga Mei 2023, pendapatan APBN terealisasi sebesar Rp1,6 Triliun (48,21% dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 70,42% (yoy) yang ditunjang oleh kenaikan PPh Non-Migas. Sementara dari sisi belanja, belanja APBN mengalami kenaikan sebesar 11,19% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp5,8 Triliun (34.77% dari pagu belanja).
Tumbuhnya belanja ini didorong oleh kenaikan realisasi belanja barang pemerintah pusat dan kenaikan realisasi belanja TKD Dana Bagi Hasil yang signifikan. Sementara itu, APBD Regional Maluku Utara terus bergerak ekspansif. Hingga akhir Mei 2023, pendapatan daerah (konsolidasi seluruh pemda di Maluku Utara) terealisasi sebesar Rp3,46 Triliun (29,47% dari target), sedangkan belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp3,36 Triliun (24,50% dari pagu).
Sampai dengan 21 Juni 2023, telah dibayarkan Gaji 13 untuk 17.904 ASN pemerintah pusat sebesar Rp81,75 Miliar pada 172 satker. Gaji 13 untuk ASN pemerintah daerah telah disalurkan sebesar Rp95,91 Miliar (58,1% dari total penyaluran Rp164,92 Miliar) untuk 17.884 pegawai. Penyaluran Gaji 13 untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Halmahera Utara masih on-progress.
Isu strategis regional yang diangkat pada Torang Pe APBN kali ini adalah pengembangan corporate farming agroindustri kelapa. Pada Tahun 2022, total luas areal perkebunan kelapa di Maluku Utara sebesar 204.009 hektar, sedangkan total produksi kelapa sebesar 209.528 hektar. Besarnya produksi kelapa memunculkan potensi investasi berupa pengembangan produk turunan kelapa, antara lain kopra putih, coco peat, coco fiber, arang kelapa, hingga nata de coco. Investasi pada sektor tersebut didukung dengan sumber bahan baku yang dekat, serta telah disusunnya peraturan daerah terkait pengembangan industri kelapa. Meskipun demikian, pengembangan produk turunan kelapa menemui kendala seperti ketersediaan tenaga kerja untuk industri yang masih terbatas, serta jalur pemasaran dengan pasar produk akhir (konsumen) yang belum terbentuk dengan baik.
“Oleh karena itu, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengoptiamlkan pengembangan agroindustri kelapa, baik pemerintah pusat melalui dukungan Kementerian Pertanian maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara,”ujarnya.
Mengakhiri paparan, Achmad Syaiful Mujab menyampaikan bahwa APBN cukup solid dan resilien dalam menjaga kinerja perekonomian domestik. Peran serta belanja daerah yang ekspansif harus didukung dengan kinerja pendapatan yang memadai. Oleh karena itu. pengelolaan kas harus berorientasi pada optimalisasi kas daerah.(par)
