HARIANHALMAHERA.COM— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mengaku keterlambatan pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2019 akibat masih banyak sekolah yang belum membuka rekening di BPD Maluku-Malut.
Hal ini disampaikan langsung Kepala BPKAD Bambang Hermawan. Menurutnya, saat ini telah terjadi perubahan bank penyalur. Sebelumnya pencairan melalui bank Mandiri, namun untuk sekarang melalui BPD.
“Kita mencoba menghindari adanya pembukuan yang tidak real time. Kalau misalnya bank diluar dari BPD tentu pembukuan tidak real time,” terangnya.
“Misalnya dari tanggal 9 keluar, tetapi belum mengetahui tanggal berapa masuk ke rekening sekolah, tanggal kliring berapa hari. Kemudian biaya kliring siapa yang tanggung. Sementara di Juknis tidak ada biaya kliring,” sambung Bambang, seraya meminta kepada kepala sekolah membuka rekening di BPD.
Selain itu, lanjut Bambang, keterlambatan pencairan BOS juga kibat menunggu penyesuan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
“Sampai sekarang belum masuk DPAnya. Padahal saya sudah bilang harus disesuaikan, kenapa tidak sejak awal. Nah, kemarin kami sudah memanggil Kepala Disdikbud Imran Yakub untuk diminta penjelasan soal kepastian penyesiauan DPA,” pungkasnya.(lfa/pur)
Catatan: Berita ini sudah tayang di edisi cetak Harian Halmahera, Selasa, 9 April 2019
