HARIANHALMAHERA.COM – Usai rapat antar Forkompinda dengan manager PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), menilai bentuk komunikasi perusahaan dengan karyawan kurang baik.
Ini terlontar pasca peristiwa peringatan hari buruh pada Jumat (1/5) kemarin, yang berujung ricuh. “Jadi aksi beberapa waktu lalu itu, kami sedang berupaya mencari solusi,” kata Sekretaris Provinsi Malut, Samsudin A. Kadir, Kamis (7/5).
Saat ini, kata dia, rekomendasi sudah disusun. Namun satu hal yang paling penting, adalah PT. IWIP harus membangun hubungan komunikasi yang baik dengan karyawan maupun masyarakat di sekitar lingkar tambang.
Menurut dia, kendala dari hubungan komunikasi karena ada reorganisasi managemen di internal perusahaan. Sebab dulu, PT. Weda Bai Nikel tidak pernah bermasalah dengan buruh atau warga lingkar tambang. “Jadi perlu ada penataan,” katanya.
Selain itu, Supervisor perusahaan yang berlatar belakang warga Negara asing, dinilai tidak saling tahu dari sisi bahasa. “Jadi sepertinya komunikasi agak terputus, karena tidak saling mengetahui bahasa,” tuturnya.
Olehnya itu, salah satu jalan keluar adalah mencari pendamping, yang juga memiliki kemampuan translate bahasa, untuk memandu setiap instruksi atau komando di lapangan.
Disamping itu, lanjut dia, Pemprov juga meminta perusahan memperbaiki manajemen yang baik, sehingga ada rasa memiliki dan rasa tanggungjawab dari karyawan kepada perusahaan. “Jadi tinggal dikomunikasikan lagi,” katanya.
Justru, kata dia, yang dicari saat ini adalah orang dari luar yang datang melakukan provokasi. “Kalau pun ada karyawan juga, tetap intinya disinyalir ada provokasi dari pihak luar,” tandasnya.
Berdasarkan laporan dari perusahan, kata Samsudin, yang disinyalir adalah karyawan baru, sehingga belum banyak yang memahami tentang sipil.
“Tapi nanti tinggal diperbaiki managemennya. Perusahaan juga lebih banyak pada konstruksi, jadi masih banyak terkonsentrasi ke sana,” tuturnya.
Selain komunikasi, kata Samsudin, penataan keamanan juga perlu ditingkatkan. Karena perusahaan seakan cukup mudah dimasuki oleh orang dari luar. “Masa orang bisa masuk tembus ke dalam (perusahaan). Ini perlu ditingkatkan lagi,” tandasnya.
Ia juga berharap, segala bentuk alasan yang terindikasi membuat masyarakat lingkar tambang kecewa, perlu diperbaiki oleh PT. IWIP. “Karena kalau dibiarkan dan dibesar-besarkan, akan timbul lagi masalah,” katanya.
Menyentil salah satu tuntutan para buruh berupa durasi jam kerja, juga diakui oleh Samsudin. Olehnya itu, Pemprov pun meminta pihak PT. IWIP segera memperbaiki managemennya secara keseluruhan.
“Yang pasti, sebagai perusahan besar kan aturannya jelas. Kita berharap semua dilaksanakan saja, tidak usah pura-pura tidak tahu. (lfa/Kho)
