HARIANHALMAHERA.COM— Tahapan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2019, memasuki masa tenang yang sudah dimulai sejak Minggu (14/4) pukul 00.00.
Menghadapi masa tenang ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) mengerahkan kekuatan penuh di lapangan untuk mengantisipasi praktik politik uang (money politics) lewat serangan fajar.
Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin mengatakan sebanyak 6.300 personilnya yang tersebar di seluruh daerah diterjunkan untuk melakukan pengawasan di 115 titik.
“Biasanya tiga hari menjelang pencoblosan, praktik politik uang semakin marak,” katanya, usai apel siaga dan patroli pengawasan anti politik uang bersama 21 Komisioner Panwascam se-Kota Ternate, 593 pengawas TPS, dan 77 pengawas tingkat kelurahan.
Selain Bawaslu, Minggu (14/4) kemarin, Polda Malut bersama Korem 152/Babullah Ternate juga menggelar apel pergeseran pasukan dan BKO (Bawah Kendali OPerasi) ke wilayah pemungutan/perhitungan suara pemilu tahun 2019.
Untuk mengamankan Pemilu, Polda melibatkan 3.507 personil, masing-masing Pam (pengamanan) TPS berjumlah 2.178 personil. Di antaranya 416 BKO dari Polda, siaga pasukan Dalmas pada 5 Polres sebanyak 218 peronil, dan siaga PHH Brimob untuk 10 Kabupaten/Kota sebanyak 364 Personil. Sedangkan sisanya untuk disiagakan dalam bentuk satgas Operasi Mantab Brata.
Polda Malut juga mendapatkan back up dari personil TNI sebanyak 400 Personil yang ditempatkan pada 10 Kabupaten/Kota.
Kapolda Malut Brigjen Pol Suroto menyatakan, apel yang melibatkan 1.420 Personel itu dilaksanakan dalam rangka kesiapan personel pengamanan Pemilu 2019 di wilayah Malut. Disebutkan, BKO pengamanan TPS dikirim akan dikirim ke enam desa dan sejumlah Polres. Yaitu Polres Tidore Kepulauan, Polres Halbar, Polres Haltim, Polres Halut, Polres Halsel, dan Polres Kepulauan Sula.
“Untuk BKO Dalmas bersiap di lima Polres. Sedangkan BKO PHH Brimob Polda Malut masing-masing 1 Peleton ‘stand by’ di 10 Kabupaten. Ini juga dibantu TNI sebanyak satu peleton di masing-masing Kabupaten di Malut,” terang Suroto.
Kapolda menyampaikan Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu tahun sebelumnya. Pemilu ini memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas. Karena pertama kalinya pileg dan pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas Parlement/Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4%.
“Kondisi ini tentu akan menuntut adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi untuk meraih suara sebanyak-banyaknya,” terangnya.
Dia juga menegaskan, tugas pengamanan pemilu serentak tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Sekaligus menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan yang maha esa.
Apabila kita melaksanakan tugas ini dengan tulus, ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Apel pergeseran yang dilaksanakan ini untuk membantu polres jajaran untuk mengamankan jalanya pemungutan suara,penghitungan suara sampai pada Pleno KPUD Kabupaten/Kota.
“Tugas saudara adalah membantu satuan kewilayahan dalam rangka pengamanan pemilu serentak. Laksanakan tugas ini secara profesional, ikhlas dan penuh tanggung jawab,” kata Suroto.
“Kawal dan pastikan kegiatan pemungutan suara berjalan dengan baik, aman, lancar, damai dan sejuk. Jangan sampai kehadiran saudara menjadi beban kewilayahan. Untuk itu diharapkan semua perencanaan yang telah dipersiapkan, dapat berjalan dengan optimal demi menyukseskan pemilu serentak tahun 2019,” sambungnya.
Sementara itu, merujuk pernyataan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, bahwa di hari terakhir kampanye terbuka aparat penegak hukum menggolongkan tingkat keamanan Indonesia pada siaga satu.
“Kalau statusnya siaga 1 lah, semua dalam kondisi siap siaga. Karena besok masuk masa tenang,” jelasnya dalam diskusi bertema ‘Pemilu Asik Jangan Golput’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4).
Meskipun demikian, Dedi mastikan sampai saat ini belum ada terlihat potensi gangguan yang muncul saat Pemilu berlangsung. Untuk itu, TNI-Polri dan aparat terkait tetap waspada dalam rangka mencegah segala potensi konflik yang muncul.
“Dari hasil deteksi intelijen kita, masih belum ada (ancaman). Tapi untuk kewaspadaan untuk tingkat Polsek, Polres, Polda tingkat pelaksanaan, tingkat kewaspadaan tetap siaga 1. Kita mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi,” pungkasnya.(lfa/pur)
