41 Ribu Warga Ternate belum Tercover JKN

Pemkot Diminta Belajar ke Pemkab Morotai

0
96
ILUSTRASI: BPJS Kesehatan

HARIANHALMAHERA.COM–Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif menanggap cakupan peayanan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC), yang menjamin seluruh masyarakat di Ternate, hingga saat ini belum maksimal.

Buktinya, masih banyak warga terutama kurang mampu yang belum tercaver  program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data, dari jumlah warga kurang mampu sebanyak 201.456 jiwa, yang tercover BPJS Kesehatan sebanyak 160.39 jiwa atau 79,44 persen. Itu artinya sebanyak 41.419 jiwa belum tersentuh JKN.

Menurut Nela, untuk mengkover 41.419 jiwa ini sangat lah mudah. Namun, soal ini juga tergantung komitmen Pemkot. “Paling tidak Pemkot Ternate juga harus bisa belajar dari Pemkab Pulau Morotai modelnya seperti apa,” terang Nela usai rapat dengar pendapat dengan Dinkes dan BPJS Kota Ternate, Senin (30/5).

Agar semua warga Kota bisa tercover JKN, Nela menyarankan seluruh warga di daftarkan terlebih dahulu  sebagai peserta JKN. “Setelah itu baru  dipilah dalam berapa persentase di Jamkesda, atau Penduduk tidak mampu, mandiri dan beberapa klasifikasi nya,” katanya.

Poltikus Nasdem menambahkan, 41.419 jiwa yang belum tercover JKN itu diperkirakan membutuhkan anggaran sebulan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,8 Miliar.  Sementara sisa anggaran tahun ini berkisar Rp. 10 miliar.

“Tapi, ada komitmen Pemkot mau mendorong atau tidak. Kalau Komisi III pasti mendorong karena ini pelayanan dasar dan bersifat urgen. Dan banyak masyarakat tidak mampu belum memiliki BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Dia juga minta Pemkot agar dalam APBD Perubahan bisa mengalokasikan angaran Rp 300 juta untuk jaminan kesehatan. “Karena ini juga belajar dari  pengalaman ada IRT katagori warga kurang mampu saat melahirkan tidak ada BPJS, kemudian tidak ada anggaran yang bisa ditaktisi. Jadi paling tidak harus ada dana yang harus disiapkan,” bebernya.

Apalagi, ada sebanyak 1.780 kepesertaan telah dihilangkan pemerintah pusat, karena tidak memiliki jaminan sebagai PBI. belum ditambah lagi yang masuk pendataan BPJS.

Kalau ditotalkan sekitar 5 ribu lebih warga kota Ternate yang klasifikasi tidak mampu. Kami juga berharap  Bapelitbangda harus menyeriusi soal ini. Jangan kemudian hanya sibuk Musrenbang. tapi hal-hal yang bersifat normatif kemudian diabaikan. hal ini juga karena lemahnya kordinasi antar intansi teknis terkait,’ cetusnya.(par/pur)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here