HARIANHALMAHERA.COM– Berstatus sebagai daerah rawan bencana, terutama gempa dan gunung meletus, rupanya hal itu belum menjadi perhatian serius Pemkot Ternate untuk melakukan mitigasi bencana alam di Ternate.
Buktinya, sejauh ini belum ada anggaran mitigasi bencana yang dialokasikan di APBD, padahal dari segi regulasi, Ternate sendiri sudah memiliki Perda tentang kebencanaan.
“Selain kita telah menguatkan Perda bencana, soal mitigasi bencana juga penting, karena itu soal mitigasi bencana itu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota,” terang Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U Malik.
Dikatakan, sosialisasi dan kegiatan mitigasi bencana ini bertujuan agar warga memahami soal-soal mengenai penyebab terjadi bencana, kemudian masyarakat juga diberikan pengetahuan untuk menyelematkan diri, serta menghindar dari daerah-daerah berbahaya.
“Itu yang akan kita dorong di BPBD dan Diknas teknis terkait untuk tetap serius melakukan
sosialisasi mitigasi bencana. Komisi III juga akan berkomitmen untuk mendorong dalam APBD tahun 2020, terkait anggaran miitigasi bencana,” katanya.
Polirisi Golkar ini juga berharap sosialisasi dan kegiatan mitigasi bencana bisa dilakukan
dengan menggunakan dana kelurahan (DK). Yang pasti, soal mitigiasi bencana ini harus ada koordinasi lintas sektor SKPD, menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari Dinas sampai Kecamatan dan Kelurahan. “Karena di Kelurahan sudah menyiapkan fasilitas soal peringatan bencana, peringatan dini, jadi itu yang menjadi penting,” ungkapnya.
Yang menjadi kelemahan Pemkot saat, tidak ada sosialisasi mitigasi bencana lantaran tidak
ada anggaran. “Agar masyarakat kita punya pengetahuan terkait soal peringatan bencana,
peringatan dari bahaya bencana, soal pembangunan rumah rawan bencana, sekolah ramah
bencana, saya kira terutama itu di sekolah-sekolah,” tandasnya.
Terpisah, Kepala BPBD Ternate, Hasym Yusuf mengakui, belum adanya sosialisasi mitigasi
bencana karena keterbatasan anggaran. Padahal menurut dia, sosialisasi dan mitigasi bencana sangat penting dalam rangka membentuk pola pikir masyarakat mengenai tata cara penanggulangan saat bencana terjadi.
“Bila terjadi gempa dan status akan terjadinya tsunami seperti kemarin itu sangat penting kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pengetahuan
masyarakat mengenai kejadian bencana, baik itu bencana tsunami atau bencana letusan
gunung api dan banjir,” katanya lagi.
BPBD menurutnya akan menyiapkan rambu-rambu evakuasi saat ancaman tsunami melanda. “Kalau di Ternate belum ada, tapi di Moti sudah, itu kita buat,” ungkapnya. (lfa/pur).
