HARIANHALMAHERA.COM–Ditengah kondisi keuangan daerah yang tidak sehat, Pemkot Ternate justeru memberangkatkan 78 lurah untuk melakukan Bimbingan teknis (Bitmek) ke Provinsi Bali.
Parahnya lagi, agenda ‘plesiran’ ke pulau Dewata itu menggunakan dana partisipasi pembangunan kelurahan (DPPK) sebear Rp 13 juta dari total DPPK yang diterima setiap tahun sebesar Rp 100 juta.
Itu artinya, jika dikalkulasikan, total DPPK yang terpakai untuk membiayai keberangkatan 78 ujung tombak Wali Kota Ternate di tingkat kelurahan ke Bali ini sebesar Rp 1 miliar lebih.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Ternate, Wanty Juliawanty menuturkan, saat ini pencairan DPPK untuk agenda ke Bali itu masih diproses di BPKAD. “Jadi Setiap lurah Lurah akan buka 13 persen dari DPPK untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis di Bali,” ujarnya, Senin (31/10).
Di Bali, Para lurah ini tidak hanya mengikuti bimtek, mereka juga akan melakukan studi banding ke kabupaten Bangli untuk belajar cara penanganan sampah.
Kepala BPKAD Ternate, Abdullah Hi Saleh menambahkan, pencairan DPPK akan dilakukan setelah adanya permintaan dari kecamatan. “Yang jelas sampai saat ini semua kelurahan melalui kecamatan sudah menyampaikan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) dan itu sudah diverifikasi oleh TAPD.
Pencairan juga masih menunggu evaluasi APBD-P 2022. “Kemudian tergantung di input, karena saya lihat ada Kelurahan hanya input sampai 98 hingga 99 juta,” katanya.
Namun, soal agenda para lurah ke Bali ini, Abdullah mengaku tidak tahu menahu. “Tugas saya hanya mencairkan sehingga peruntukan untuk apa hal itu tidak ketahui,” katanya.
Berdasarkan juknis, menurut Abdullah DPPK digunakan untuk 4 program, diantaranya 30 persen operasional kelurahan, 20 persen pembangunan, 20 persen pemberdayaan dan 20 persen penguatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan.
Informasi yang diperoleh, agenda ‘plesiran’ ke Bali ini kabarnya baru akan dilakukan setelah pelantikan pejabat eselon IV dan III yang akan berlangsung hari ini,(par/pur)
