HARIANHALMAHERA.COM–Warga Kota Ternate rupanya tidak hanya dihadapkan dengan ancaman krisis air bersih, namun ada ancaman lain yang juga turut menghantui yakni terhentinya pelayanan air bersih oleh PDAM.
Kondisi ini dipicu semakin menumpuknya hutang pelanggan. Data terbaru menyebutkan, total utang pelanggan sudah mencapai Rp 12 Miliar lebih. Tunggakan ini tidak hanya dari pelanggan umum, namun juga dari instansi pemerintah yang terhitung sejak tahun 2010 hingga sekarang.
Sementara di lain sisi, setiap bulannya PDAM membutuhkan anggaran unutk operasional. Dirut PDAM Kota Ternate, Abdul Gani Hatari (AGH) mengaku
jumlah tunggakan pelanggan ini tidak berbanding lurus dengan biaya operasional PDAM.
Untuk listrik saja misalnya, setiap bulan PDAM harus membayar rekening ke PLN sebesar Rp 1,5 miliar. Belum lagi belanja gaji pegawai hingga pengadaan peralatan baik pipa dan lainya dan anggaran perawatan.
Untuk membiayai seluruh operasional tersebut, PDAM hanya mengandalkan dari pembayaran rekening air. “Status PDAM memang Perusda. Tapi sampai saat ini tidak ada hibah ataupun bantuan dari Pemkot. Otomatis kita hanya berharap pada pembayaran rekening air. Jadi tentunya butuh kesadaran terutama pemerintah yang mestinya memberikan contoh yang baik,” ucapnya.
Khusus tunggakan air milik instansi Pemkot, DPRD dalam rapat dengan PDAM serta intansi pemerintah yang memiliki tunggakan sempat mempertanyakan realisasi anggaran yang sudah dianggarkan hampir setiap tahun. Hanya saja, oleh intansi Pemda sendiri tidak bisa memberikan penjelasan anggaran terasebut dikemanakan.
“Dalam rapat itu DPRD juga akan mendorong dimasukan dalam perubahan anggaran bagi intansi-intansi yang menunggak. Tapi paling tidak harus menyicil, kalau ada cicilan masuk tentunya ada keringanan di kita. Jika tidak, maka jangan salahkan jika kami lakukan pemutusan,” tegasnya.
Untuk tunggakan pelanggan umum yang mencapai Rp 11,30 miliar, di tahun 2010, PDAM telah melakukan pemutusan layanan air bersih. Dia berharap pelanggan jangan hanya menuntut pelayanan, namun kewajiban juga tentunya harus dilakukan dengan membayar rekening air tepat waktu.
“Soal tunggakan ini, saya tak bisa berbuat apa-apa. Biar kita mengambil langkah yang kasar, itu tidak bisa. Karena menyangkut soal air ini kita berhubungan dengan kemanusiaan. Surat resmi sudah disampaikan, jadi kalau diindahkan akan kita lakukan pemutusan,”tandasnya. (tr4/pur)
