HARIANHALMAHERA.COM–Wali Kota M Tauhid Soleman dan Wawali Jasri Usman mulai merealisasikan program Warung Mama yang menjadi janji politik mereka di Pilwako 2021. Dimana, sebanyak 444 paket bantuan resmi diserahkan kepada pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Ternate.
Paket bantuan terdiri dari peralatan bakery, tepung, peralatan perbengkelan, pertukangan, kemasan produk dan mesin perajang keripik ini diserahkan langsung Wali Kota.
Sedangkan kepada pedagang diberikan paket berupa peralatan pedagang kuliner, barang dagangan kios sembako, cool box, peralatan pedagang ikan, hingga freezer.
Tauhid mengatakan, program Warung Mama difokuskan pada usaha skala kecil menengah yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam rangka penguatan ekonomi keluarga ditengah menjamurnya usaha-usaha ritel. “Kalau kita tidak berikan perlindungan, bantuan, penguatan modal, ini akan mati,” kata Tauhid, Jumat kemarin.
Terutama di masa pandemi ini, hampir seluruh daerah di Indonesia banyak usaha yang terpaksa gulung tikar. Sehingga melalui banuan ini, diharapkan bisa tetap bertahan.
“Diharapkan bisa tetap berusaha sekaligus menghidupkan ekonomi di lingkungan setempat, termasuk ekonomi keluarga di rumah tangga masing-masing,” imbuhnya.
Tauhid menyatakan, program ini akan terus berlanjut sehingga banyak pelaku usaha yang dapat terbantukan dan berdampak pada kekuatan ekonomi kemasyarakatan menjadi semakin membaik.
Kepala Bappelitbangda Ternate, Rizal Marsaoly menambahkan penguatan terhadap para pelaku UMKM masuk dalam RPJMD. “Jadi kurang lebih filosofi yang dibangun untuk Warung Mama adalah bagaimana memperkuat ekonomi bawah,” kata Rizal.
Di katakan, pertengahan tahun ini nanti, konsep Warung Mama akan diperluas. “Sehingga bagi yang belum sempat mendapat bantuan, In Shaa Allah selanjutnya bisa diprioritaskan,” ujarnya.
Program Warung Mama ini tidak hanya melekat di Disperindag. Namun juga pada Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Periwisata melalui ekonomi kreatif.
“Pada prinsipnya Bappelitbangda akan terus memantau sejauh mana program program dalam RPJMD, sekaligus memastikan bahwa program program itu harus bisa terimplementasi secara baik, disetiap topoksi OPD terkait,” ujar Rizal.
Dengan begitu, maka tingkat capaian atau implementasi program melalui OPD terkait bisa diketahui. “Ini akan dipakai sebagai indikator untuk mengukur, apakah program itu berhasil atau tidak,” tukasnya.(par/pur)
