HARIANHALMAHERA.COM–Walaupun rapid test merupakan skrining awal yang bukan hasil akhir untuk
memvonis seseorang postif atau negatif korona (Covid-19), namun temuan sembilan orang di Maluku Utara (Malut) yang reaktif atas hasil rapid tes, diminta untuk ceoatanya di tindaklanjuti lewat pemeriksaan swab test atau PCR (polymerase chain reaction).
Dengan begitu, kepastian status apakah ke sembilan warga itu postif atau negatif. Mengingat lewat PCR lah seseorang bisa dinyatakan postif atau tidak. “Ini sesuai pedoman penanganan covid Kemenkes,” ujar Direktur LSM Rorano, Asgar Saleh dalam siaran persnya tadi malam.
Jika hasil PCR nantinya menunjukan negative, maka mereka pun tidak perlu terlalu lama dikarantina. Sebaliknya harus diisolasi jika hasilnya dinyatakan positif.
Asgar juga setuju dengan langkah gugus penanganan percepatan Covid-19 Malut untuk mengajukan pemindahaan lokasi tes swab dari Laboratoriam Balitbangkes Kemenkes di Jakarta ke laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
(BTKLPP) Makasar yang sampai sekarang masih menunggu persetujuan Kemenkes.
Rorano yang tergabung dalam koalisi nasional NGo akan mempresur Kemenkes melalui forum tersebut. “Sehingga ini bisa memperpendek waktu tunggu,” katanya.
Dia juga meminta Pemprov agar segera mengalokasikan anggaran ke RSUD dr Chasan Bosoirie (CB) untuk kebutuhan penanganan Covoid-19 mulai dari VTM (Viral Transport Medium), hingga alat pelindung diri (APD).
Sebab, selama ini tidak diketahui apakah lamanya waktu menunggu hasil PCR karena lamanya antrian di Baltebangkes atau terbatasnya peralatan yang dimiliki seperti VTM sebagaimana seperti yang dialami di daerah lain. Begitu juga dengan rapid test pun harus dilakukan secara masif.
Dia mengingatkan, Malut yang berada dalam tahap awal pandemic, dalam kurun waktu tiga hari ini terakhir terjadi tren peningkatan ODP (orang dalam pemantauan) dan PDP. “Kita ini darurat kesehatan masyarakat, prioritas kita pada penguatan semua potensi kesehatan terutama rumah
sakit dan puskesmas,” terangnya.
Trutama di Kota Ternate yang kini menjadi pintu masuk sekaligus sentral PDP di isolasi. Dia meminta anggaran-anggaran pemerintah yang dperuntukan untuk mecamatan dan keluarahan segera dikucurkan.
“Kami melihat selama ini lurah bergerak secara swadaya. Jika dana ini ada maka akan efektif membantu tugas tugas pengawasan terhadap warga yang baru datang, pendataan maupun pembersihan lingkungan.” tukasnya.
Terpisah, juru bicara (jubir) gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Malut, dr Rosita Alkariti menyebutkan hingga kemarin, sudah sebanyak 255 orang yang dilakukan rapit test.
Sembilan dinyatakan reaktif yaitu 6 orang OTG , 2 ODP dan 1 PDP sedangkan 246 non reaktif. Rosita mengaku mereka yang reaktif akan dikonfirmasi denggan pemeriksaan PCR. Yang tidak reaktif akan diulangi rapid test kedua pada hari ke 7-10.
Sampai kemarin, jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 84 orang bertabah 1 orang dari Pulau Taliabu, kemudian Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 374 orang bertambah 21 orang dari Halsel, Halut, Haltim dan Kota Ternate sedang Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
masih tetap 10 orang dan kasus terkonfimasi positif 1 orang.
PDP yang menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD CB Ternate sebanyak 6 orang dan 1 orang terkonfIrmasi positif Covid-19 sedangkan 3 PDP telah ke Hotel Grand Sahid Bella
Ternate, 1 lainnya masih menjalani perawatan di puskesmas Falabisahaya belum dirujuk ke RSUD Sula.
“Karena kondisinya sudah membaik sudah tidak demam tapi di lakukan pengawasan dan menunggu pemeriksaan Rapid Test yang ke dua. Karena Rapid test pertama hasilnya Non Reaktif.” jelasnya.
Gubernur yang juga ketua gugus percepatan penanganan Covid-19 Malut Abdul Gani Kasuba (AGK) mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2020 memerintahkan kepada seluruh kepada daerah untuk menyiapkan tempat karantina bagi mereka yang baru tiba dari luar daerah.
Instruksi yang menindaklanjuti surat Keppres nomor :7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan covid-19 dan edaran Mendagri nomor: 440/2622/SJ tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan corona virus Covid -19 juga meminta dengan tegas membatasi aktifitas orang diluar rumah kecuali dalam kondisi mendadak.
“Ini (Penyiapan lokasi karantina) sangat bagus dalam rangka kita memutus mata rantai penularan karena kita tidak tau ada yang mungkin datang dari zona merah masuk ke tempat kita kemudian dia bergabung berkumpul dengan masyarakat yang lain kita tidak tau merreka sebagai pembawa atau tidak kita kan ngga ngerti,” terang Wakil ketua Gugus Covid-19 Malut Kolonel inf Endro Satoto.
Isolasi 14 hari jika yang datang ke Ternate orang Tidore maka gugus yang akan menjemput dibawah ke Tidore begitu juga kabupaten/kota lainnya.
Sedangkan karantina mandiri hanya berlaku jika wilayah dari kabupaten /kota . “Tetapi khusus yang dari luar yang mudik dari zona merah itu harus di karantina di tempat-tempat yang sudah disiapkan pemda masing-masing,” tegasnya.
Sementara, pihak otoritas bandara Babullah menyebutkan angka keberangkatan keluar daerah lewat Bandara Babllah cenderung stabil dibanding kedatangan. Meski setelah salah satu maskapai Lion Air memutuskan menghentikan sementara operasinya. “Penumpang yang datang sekitar 60 persen. Kalau keberangkatannya sekitar 70 sampai 80 persen,” kata Kepala Bandara Babullah Ternate Anwar Hamid Senin (6/4).
Anwar menyampaikan, saat sekitar delapan pesawat yang beroperasi, 4 diantaranya penerbangan komersial yakni Garuda, Batik, Sriwijaya, Trigana. Sedangkan empat lainnya pesawat milik perusahaan. ” Lion air dan Wings air juga sementara belum beroperasi,”ucapnya.
Meski demikian, Anwar mengaku, pihaknya tetap intens mengawasi terutama pada social Distancing dan physical Distancing serta pembersihan di Bandara serta penyampaian informasi terkait pencegahan Covid-19 melalui public information. “Kami juga siapkan dua ruangan
karantina bagi penumpang baik yang berangkat maupun yang datang,”tandasnya.
Gubernur AGK menilai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Bandara sudah cukup baik. “Saya menganggap bandara ini sudah lebih siap sebenarnya. Hanya kita ini yang tidak siap,”singkat AGK.
Sementara terkait dengan kekurangan termogan yang ada di pintu-pintu amsuk terutama di pelabuha, juru bicara (jubir) gugus Covid019 Malut dr Rosita Alkatiri mengaku sudah mendistribusikan sebanyak 40 unit Termogan ke 10 kabupaten /kota untuk melakukan skrining di pintu – pintu masuk.
Namun, diakui masih ada beberapa daerah yang belum terdistribusi karena akses transportasi masih sulit seperti Kabupaten Kepulauan Sula (Sula) dan Taliabu. Termogan yang didistribusikan ke daerah-daerah dilihat dari jumlah pintu masuk . “Kita indentifikasi sampai ke tingkat itu,” jelasnya.
Tim gugus kata Rosita, bekerja sama dengan kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan juga Dinas Kesehatan yang akan berkordinasi dengan Puskesmas yang menjadi garda terdepan yang melakukan screning di pintu masuk.
Di lain pihak, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Malut akan mendorong separo anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan Covid-19 Kadinkes Malut dr Idhar Sidi menuturkan dari total DAK Kesehatan yang diterima tahun ini sebesar Rp 10 Miliar, Rp 5 miliar didorong untuk penanganan Covid -19 di Malut. “Kami tahun ini tidak ada DAK fisik yang ada hanya DAK untuk makanan Balita dan ibu hamil. DAK Fisik kita sangat kecil hanya Rp 1 miliar
lebih,” katanya sembari menambahkan sesuai juknis anggaran ini diperuntukan berupa Alat Pelindung Diri (APD), kemudian penambahan vitamin dan alat pomosi lainnya.(lfa/pur)
