HARIANHALMAHERA.COM–Seleksi terbuka pengisian jabatan 15 Kepala SMPN di Ternate yang diharapkan bisa melahirkan kepsek profesional untuk memajukan dunia pendidikan justru, ternyata disinyalir masih sarat kepentingan.
Hal ini dibuktikan dengan dianlirinya SK penetapan Saiful Hasan sebagai Kepala SMPN 13 yang dilakukan di hari H pelantikan dengan alasan kesalahan pengetikan.
Informasi yang diperoleh Harian Halmahera menyebutkan, awalnya Hasan sendiri ditetapkan sebagai Kepala SMPN 13 Ternate melalui SK Wali Kota Nomor 821.2/KEP/1571/2022, tertanggal 10 Mei 2022.
Bahkan, Hasan yang menduduki rengking pertama hasil seleksi dengan nilai 131,1 juga sudah menerima undangan pelantikan. Dalam undangan itu, dia diminta mengadiri pelantikan pada pukul 15.00 WIT di Aula Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Ternate
Namun, saat bergegas menuju lokasi pelantikan, mendadak Hasan mendapatkan informasi ada pembatalan SK pelantikan atas dirinya. Dia diganti oleh Yusra Abas yang berdasarkan perengkingan berada di urutan ketiga dengan nilai 124,20.
“Jadi menurut kami ada yang janggal, awalnya undangan di sampaikan jam 9 pagi, tapi kemudian di jam 12 siang ada konfirmasi dari BKD katanya ada pembatalan, nanti SK nya menyusul, hanya berselang beberapa menit sebelum pelantikan. Ada apa sebenarnya,” cetus Endang Sulatri, salah seorang kerabat Saiful Hasan, Jumat( 13/5).
Menuturnya, kalaupun ada pembatalan SK, mestinya disampaikan jauh hari sebelum pelantikan. Namun anehnya dilakukan pada detik-detik jelang pelantikan dengan alasan ada kesalahan pengetikan oleh staf BKD.
“Jadi ini aneh sekali, ini undangan resmi, bukan undangan orang nikah atau yang lain. Apalagi kesalahan justru hanya satu saja, tentunya tidak masuk akal. Kami selaku pihak keluaga merasa tidak puas soal ini,” ujarnya.
Endang yang juga ketua DPC partai NasDem Ternate Selatan ini juga mempertanyakan hasil perengkingan, sebagaiamana penjelasan Disdik yang menyebut pelantikan 15 kepsek tersebut sudah berdasarkan hasil tahapan asesment.
Pernyataan tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan fakta. “Penjelasan Kadis katanya sesuai hasil asesment. Kalau seperti itu, tentunya kami pihak keluarga juga tidak merasa puas, karena dugaan kami ada intervensi oknum-oknum tertentu,” sebutnya.
Terpisah, Kadisdik Ternate, Muslim Gani mengakui, pelantikan 15 kepala SMPN telah berdasarkan hasil seleksi melalui rekomendasi Pansel ke Wali Kota.
Soal perengkingan, Muslin mengatakan jika dibuat skala nol hingga 50, maka tidak ada satupun peserta yang mendapatkan nilai dibawah 50. Kalau dibuat skala 50,1 sampai dengan 60, maka peserta yang mendaftarkan diri di setiap sekolah tersebut, maka tidak ada satupun peserta yang berada di wilayah itu.
“Jadi kalau dibuat skala 90 sampai 150 sangat memuasakan maka semua peserta lulus sangat memuasakan berarti Wali Kota sebagai PPK bisa saja mengangkat siapa saja di wilayah itu diantara 29 orang itu,” sebutnya.
Soal penilaian kata dia, juga tidak berdasarkan perengkingan. Sebab, dari setiap sekolah mengingat ada sekolah yang hanya satu peserta, bagaimana mau membuat perekngkingan. Kemudian ada satu sekolah juga yang lebih dari satu peserta. “Prinsipnya kita tidak mencari siapa juara satu dan dua dan seterusnya. Kita mencari guru yang terbaik,” ucapnya.
Selain itu, 15 Kepala SMPN yang dilantik ini juga mempertimbangkan hasil rekomendasi pansel. “Intinya semua yang dilantik juga berdasarkan hasil rekomendasi dari panitia seleksi,” pungkasnya.(par/pur)
