HARIANHALMAHERA.COM–Harapan warga Kota Ternate dan para honorer untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), sirna,
Sebab, Pemkot memutuskan tidak akan membuka seleksi penrimaan CPNS dan PPPK di tahun ini. Keputusan pahit yang diambil jelang penetapan kuota oleh pemerintah pusat ini disebabkan kondisi keuangan Pemkot yang tengah krisis akibat refocusing APBD.
Kepastian pembatalan seleksi CPNS dan PPK ini disampaikan langsung Pj Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang (HDB) saat memimpin apel Senin (5/4) pagi. “Jadi bukan hanya rekrutmen CPNS yang ditiadakan tapi juga P3K. Karena memang anggaranya tidak tersedia,” katanya.
Jangankan anggaran seleksi CPNS dan PPPK, tidak trsedianya anggaran juga menyebabkan CPNS yang lolos seleksi tahun 2019 lalu pun hingga kini belum dilakukan prajabatan.
“Karena memang tidak ada duitnya. Dan saya rasa kebijakan ini juga disetujui teman-teman. Bayangkan, PNS yang begitu banyak saja tidak tahu kerjanya apa, hanya lalu lalang dengan pakaian dinas,” terang kepala Dinas ESDM Malut ini sembari mengatakan kebijakan ini diambil setelah dibicarakan bersama Sekkot dan Kepala BPKAD.
Tidak sebatas itu. Krisis keuangan juga memaksa Hasyim mengeluarkan instruksi memberhentikan sebanyak 974 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tersebar di seluruh SKPD.
Hasyim menegasjan, keberadaan ratusan PTT yang sudah sekian tahun mengabdi ini, disamping membebani keuangan daerah, banyak diantara mereka juga honorer siluman.
Dia menegaskan, pemberhentian PTT yang dimulai hari ini juga diatur edaran Kemendagri nomor 18. “Nanti juga kita bentuk tim rasionalisasi PTT, karena jumlahnya sudah sangat membebani keuangan daerah,” tegasnya.
Dia menduga, bertambahanya PTT ini, di sebabkan adanya pembiaran dari SKPD dalam perekrutan dalam setahun terakhir.
“Saya akan perintah satu-satu. Sehingga ini jika kedapatan maka ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membiarkan pembayaran honoror yang begitu tinggi dan jika itu terjadi, besok KPK masuk, saya suru periksa. Saya tak main-main,” tegasnya.
Diakui, jumlah PTT saat ini sudah tidak seimbang dengan alokasi anggaran pemerintah. Hasyim menyebut, dalam setahun, alokasi anggaran khusus untuk membiayai gaji PTT yang ploting di APBD sebesar Rp 50 Miliar.
“Bayangkan, di satu Kelurahan ada 12 tenaga honorer. Sedangkan jumlah PNS 9 orang. Saya tidak mau ada pembayaran fiktif terhadap honorer,” katanya.
Bahkan, Hasyim meyakini pemberhentian PTT ini akan didukung oleh Wali Kota Terpilih. “Jangan pikir saya hanya sementara dan akan meninggalkan kota dan pemimpin baru nanti tidak menjalankan. Iitu pasti jalankan, karena hal ini sudah kronis,” akuinya.
Meski begitu, kedepan Pemkot masih membuka ruang untuk pengangkatan PTT, Namun melalui sisitem kontrak. “Misalnya kontraknya setahun setelah itu tidak lagi diperpanjang,” tegasnya.
Kebijakan pemkot ini ternyata menuai pro kontra di kalangan DPRD Kota Ternate. Ketua Komisi I Mochtar Biyan misalnya, meminta Pemkot untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.
Sebab, keputusan ini kata dia merugikan ribuan tenaga honorer hingga masyarakat yang ingin mencari pekerjaan. “Yang pasti sangat disesalkan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pintanya
Komisi I sendiri belum mendapat informasi resmi terkait kebijakan tersebut, Larena itu, Dewan akan meminta penjelasan secara resmi melalilui BKPSDM. “Dalam waktu dekat BKD akan kami panggil untuk dimintai penjelasan,” terangnya.
Berbeda dengan Mohctar, dukungan pemberhentian PTT datang dari oleh Fraksi PPP. kepada wartawan, ketua fraksi PPP Mubin Wahid. mengakui bahwa jumlah PTT sesuai dengan data yang disampaikan BKPSDM pada saat rapat gabungan komisi tahun lalu sudah over.
Pada tahun 2019 jumlah PTT mencapai 2.883 orang, kemudian ditambahkan lagi di 2020 sebanyak 953 orang. “Dengan jumlah PTT yang ada hingga saat ini mencapai 3.836 orang. Ini jumlah yang fantastis, dan tentu berpengaruh pada keuangan daerah, dan menyamai jumlah PNS sehingga cukup berat,” katanya.
Ketua Komisi II Dewan Kota (Dekot) ini merincikan, dari jumlah 3.836 PTT, 2.559 diantaranya berijasah SMA, sisanya 1.237 berijasah Sarjana. Olehnya, dia mendukung kebijakan rasionalisasi PTT. Apalagi masalah ini sebelumnya sudah diikhtiarkan Dekot berulang kali.
Diakui, pengangkatan PTT selama ini tidak melalui kajian sama sekali oleh SKPD terkait, melainkan diangkat semaunya. “Pengangkatan PTT sebanyak itu atas kebutuhan apa, jabatan-jabatan apa saja yang dibutuhkan sehingga dilakukan penambahan sebanyak itu. Jadi mereka angkat seenaknya tanpa dilakukan analisa dan kajian,” katanya.
Mubin menduga, banyak PTT yang diangkat tidak dengan SK Wali Kota. “Saya meminta kepada masing-masing OPD jangan seenaknya mengangkat tenaga honorer,”ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Taufik Djohar mengatakan, penghentian tenaga honorer itu tentunya kebijakan politik. Namunm di lain sisi sebagai langkah penyelamatan keuangan daerah yang tidak stabil.
Taufik juga memastikan, anggaran rekrutmen CPNSD dan PPPK di tahun ini tidak dialokasikan menyusul adanya penyesuaian anggaran. Untuk rekrutmen CPNS sebelumnya oleh BKD diusulkan anggaran sebesar Rp 750 juta ditambah anggaran untuk pelatihan dasar (latas) sebesar Rp 3 miliar. “Kalau dipaksakan, apalagi adanya penyesuaian anggaran ini juga sangat membebani keuangan daerah,” tukasnya.(tr4/pur)
