HARIANHALAMHERA.COM – Munculnya desakan agar Kota Ternate segera diberlakukan karantina wilayah guna memutus rantai penuaran virus korona (Covid-19) mendapat respons dari anggota DPRD Kota Ternate.
Ketua Fraksi Partai Nasdem Ternate Nurlela Syarif mengatakan, jika Ternate harus dilakukan karantina wilayah, maka hal itu hanya berlaku kepada orang, bukan logistik. “Karena Ternate sangat bergantung pada wilayah luar seperti, Manado, Bitung, Surabaya, serta Halmahera,” katanya.
Karantina wilayah pada orang ini kata Nela, sapaan akrab Nurlela Syarif juga mencegah masuknya orang terutama pada saat arus mudik menjelang puasa maupun lebaran nanti.
“Dan kekhawatiran kami Fraksi NasDem bila mana tidak dikarantina maka penduduk pendatang yang nanti pulang ke Ternate akan membawa wabah ini. Ini sebagai ikhtiar,”pungkas, politisi NasDem ini.
Walau begitu, karantina wilayah juga bukan perkara mudah. Sebab, pemerintah juga harus memikirkan subsidi kepada rakyat. Menjaga stabilitas harga sembako, apalagi menjelang ramadan yang tinggal tiga pekan lagi.
“Hak dasar pendidikan dan kesehatan harus terpenuhi. Tidak hanya itu, masalah yang lain, misalkan pemerintah pusat mampu memberikan subsidi listrik, air dalam masa karantina wilayah, ini karena kita diminta di rumah, diminta cuci tangan dengan air mengalir, pake sabun, Yang tadinya listrik kurang terpakai, akhirnya mahal karena semua dirumah pastinya berkonsekuensi pada harga listrik melonjak, sama halnya juga pengunaan air PDAM,” tutur dia.
Sebagai pintu masuk sekalugus daerah yang tengah merawat pasien virus korona (Covid-19) dan pasien pengawasan (PDP), Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate diminta untuk kembali memperpanjang status siaga darurat Korona hingga April mendatang. “Ini sebagai langkah ikhtiar karena Ternate adalah daerah rujukan pasien Covid 19,” terang Nela seraya menegaskan sinergitas antara Pemkot dan Pemprov sangat dibutuhkan dalam penagnanan korona di Malut. (tr3/pur)
Respon (1)