HARIANHALMAHERA.COM–Penataan kawasan kumuh di Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate lewat program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) terancam molor. Sebab, masih terdapat tiga kepala keluarga (KK) di kelurahan tersebut yang menolak direlokasi.
Penolakan ini dilakukan karena hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait besaran ganti rugi lahan. Sebab, biaya ganti rugi yang ditawarkan Pemkot Ternate dinilai tidak sesuai. Sementara, 9 KK warga terkena dampak (WTD) laiannya sudah bersedia direkolasi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Kadisperkim) Nuryadin Rachman mengaku ketiga KK ini menginginkan agar harga perolehan sesuai dengan yang mereka tentukan.
Sementara Pemkot sendiri berpegang dengan regulasi yang sudah dihitung oleh Artifisial selaku lembaga yang ditunjuk Pemda. “Dari 14 WTD ini sesuai hasil kajian KJPP ada 9 WTD yang sudah menyetujui, 3 belum ada kesepakatan.,” katanya Selasa (29/6).
Sikap 3 KK yang masih tetap memilih bertahan ini, menurut Nuryadin tentunya bukan hanya menghambat proses pembanguna. Akan tetapi turut merugikan 63 rumah warga terdampak kebakaran serta 32 pedagang yang direlokasi. Dimana relokasi terhadap lahan milik 3 WTD ini juga untuk pembukaan akses jalan seluas 6 meter.
Atas persoalan ini, Nuryadin mengatakan telah dirapatkan bersama pihak kepolisian, Kejaksaan Neger (Kejari) dan Kodim 1501/Ternate dalam rangka mendukung program Kementrian PUPR itu.
Pemkot juga telah menempuh jalur hukum dengan diuserahkan ke Pengadilan untuk diputuskan. “Jadi 3 rumah warga ini kita serahkan ke Pengadilan. Dan itu rujukannya sudah bukan lagi kebijakan (Pemkot Ternate) tapi rujukannya mengacu ke hasil Afrizal.
Apabila warga tidak memberikan kesepakatan harga, dikhawatirkan akan terjadi ancaman terhadap kegiatan penataan kawasan itu.
Dia berharap ketiga KK itu dapat mempertimbangkan lagi sikpanya mengingat penataan Makassar Timur masuk dalam salah satu kawasan pilot project nasional untuk 11 daerah di Indonesia.
“Ini harus didukung semua pihak, sehingga kedepan bisa ada lagi dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sangat disayangkan kalau tahun ini batal hanya karena itu,”pungkasnya.
Penataan kawasan Makassar Timur melalui program Kotaku ini terdapat ada dua program besar yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus), dengan lima item pekerjaan terdiri dari Perumahan, PSU, Sanitasi, Air Minum dan TPS T3R yang penangananya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Malut dengan anggaran sebesar Rp 24 miliar. Kemudian penataan kawasan melalui Dinas Perkim berupa kegiatan perumahan dan PSU.(tr4/pur)
