HARIANHALMAHERA.COM–Janji Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman dan Wakil Walikota (Wawali) Jasri Usman untuk mengatasi persoalan banjir dalam 100 hari program kerjanya, ternyata belum ada tanda-tanda.
Padahal, terhitung sudah dua bulan keduanya resmi menakhodai Ternate setelah dilantik 26 April lalu. Namun, masalah banjir belum juga teratasi. Termasuk di lingkungan di RT 04 hingga 08 Kelurahan Akehuda, Ternate Utara yang selama ini sering menjadi langganan banjir dikala hujan deras.
Seperti yang terjadi Sabtu (26/6) sore akhir pekan kemarin. Dimana, saat hujan deras, sebanyak belasan rumah warga di keempat RT itu pun tergenang dengan ketinggian air mencapai lutut orang dewasa.
Lantaran tidak ada perhatian dari Pemkot, warga pun meluapkan kekesalannya dengan memblokade jalan menuju Bandara Sultan Babullah dengan tumpukan sampah.
Jabid, salah seorang warga mengakui banjir di keempat linkungan RT ini sudah sering terjadi mana kala turun hujan deras meski hanya mengguyur beberapa jam.
“Ini kali kedua air masuk sampai di dalam kamar. Makanya kami lemari pakaian deng kasur rusak samua. Semoga Pemkot bisa mengatasi drainase yang ada ini supaya jangan banjir,”ujarnya.
Konstruksi drainase yang tampak terlihat rendah menurutnya diduga menjadi penyebab air meluap hingga menggenangi rumah warga. Namun, Lurah Akehuda, Agus Rahmat mengatakan air yang menggenangi rumah warga itu merupakan kiriman dari Kelurahan Tubo dan Tafure. “Karena sumber airnya hanya satu titik sehingga kalau durasi hujan sekitar dua jam itu tetap dia akan masuk ke rumah warga,”tandasnya.
Dia berharap persoalan ini secepatnya ditangani, sebab dikhawatirkan jika terjadi musim hujan lagi air bisa meluap masuk sampai ke rumah warga yang lain.
Sementara itu, aksi yang dilakukan warga Akehuda itu, menurut anggota komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaila Syari bagian dari luapan kekesalan atas apa yang mereka alami dan hadapi.
“Aksi ini juga bagi saya menjadi bagian dari reaksi publik terhadap program 100 hari kerja Tauhid–Jasri soal sampah dan lingkungan, kemudian masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintahan ini akan pola penanganan sampah partisipatif,”ujarnya.
Penanganan sampah ini kata Nela memang ujung tombaknya ada di jaringan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan RT dan RW. Bahkan, sesuai hasil investigasi memang di selokan tersebut, sedimen tanah dan lumpur sudah sama tinggi.
“Bagi kami Komisi III DPRD langkah dan upaya Pemkot lewat prioritas penanganan sampah memang butuh kerja ekstra karena persoalan anggaran, tapi kami optimis TULUS mampu kreatif dan mencari solusi untuk perlahan atasi persoalan banjir dan sampah,” ungkapnya.
Politisi Nasdem menyarankan Pemkot maksimalkan pemerintah kelurahan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lurah segera dicairkan, setelah itu dibuat indikator kinerja salah satunya penanganan sampah, insentif RT/RW maksimalkan khusus untuk kinerja menjaga lingkungan mereka dan budayakan membuang sampah jangan di selokan dan barangka, kemudian masyarakat diajak bisa memilah sampah basa kering.
“Wali Kota harus tegas lewat instrumen ini, berikan insentif tapi ukur lewat kinerja, dan ada sistem reward dan panishman soal urusan sampah dan lingkungan,”pungkasnya.(tr4/pur)
