HARIANHALMAHERA.COM– Pemkab Halmahera Timur (Haltim) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus meningkatkan kinerja dalam tata kelola keuangan. Hal itu ditandai dengan telah diadakan Workshop Simda Next-G atau FMIS (Financial Management Information System) pendampingan implementasi aplikasi.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Surya Pagi, Ternate itu berlangsung selama dua hari, yakni di mulai tanggal 14 sampai 15 september 2022, dimana diikuti oleh para kasubag bagian perencanaan dan bagian penganggaran di lingkungan Pemkab Haltim, dengan menghadirkan pemateri dari BPKP Perwakilan Maluku Utara, pada 14- 15 September 2022. Workshop tersebut tentu diharapkan memberikan pemahaman pada para peserta terkait pengunaan aplikasi SIMDA Next-G /FMIS, yang secara resmi akan diberlakukan pada penyusunan dokumen APBD 2023.
Kepala BPKAD Haltim, Joko Lelono, menyampaikan, bahwa Workshop yang dilaksanakan menindaklanjuti adanya transisi terkait penggunaan aplikasi Simda Next-G atau FMIS yang telah dirilis oleh BPKP dan bentuk persiapan kebutuhan penyusunan APBD 2023 sembari mengejar ketertinggalan perekaman data tahun 2022 dengan versi simda sebelumnya.
Menurut Joko, penerapan sisitem aplikasi FMIS yang merupakan prodak BPKP ini, tentunya penyiapan Sumber Daya Aparatur (SDA), terutama pejabat pengelola keuangan, maupun perencanaan dilingkup OPD, agar bisa meningkatkan atensinya, untuk mempersiapkan diri guna meningkatkan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU.
“Penerapan sisitem aplikasi terbaru (FMIS) ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, dimana untuk server nantinya di Pusat. Ketika ada perubahan sekecil apapun tentang materi APBD atau isi APBD setiap kabupaten dan kota, maka semua sudah terpantau,”katanya, kamis (15/9).
“Kalau sebelumnya data base di masing masing Pemda. Tapi melalui aplikasi ini, semua data base nya ada di pusat, tidak lagi di Kabupaten/kota, tentunya juga mempermudah pusat ketika membutuhkan data misalnya untuk kebutuhan Rakor dan evaluasi, tentunya tidak sulit lagi, otomatis semua juga akan terpantau,”sambungnya.
Joko mengaku, penerapan aplikasi versi terbaru ini diberlakukan di seluruh Kabupaten /kota termasuk Haltim. Olehnya itu, sebagai bentuk persiapan telah dimatangkan SDM dibidang operator.
“Workshop yang kita laksanakan di Kota Ternate ini juga karena keterbatasan tenaga BPKP, kebutulan ada waktu luang ketika saya hubungi, makanya kita gelar di Ternate. Tapi dengan waktu dua hari ini tentunya tidak efetktif, karena bicara soal anggaran kemudian perencanaan,”ungkapnya.(par)
