HARIANHALMAHERA.COM–Komisi III DPRD Halut mendesak Pemkab Halut segera mengambil kebijakan urgensi untuk mengatasi masalah banjir. Sebab, bencana alam tersebut sudah berulang kali terjadi terutama di pusat Kota Tobelo dan sekitarnya, namun sampai detik ini tidak ada upaya minimalisir.
Hal itu disampaikan ketua komisi III DPRD Halut, Sahril Hi. Rauf menyusul menyaksikan sejumlah titik di wilayah Tobelo telah terjadi genangan air yang meredam rumah warga. Politisi Hanura ini pun meminta Pemkab Halut melalui instansi teknis, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) segera mengambil langkah nyata untuk atas masalah banjir.
“Sejujurnya masalah banjir ini komisi III DPRD sudah berulang kali sampaikan ke BPBD ketika rapat, namun mereka terkesan tidak menindak lanjuti kejadian ini, sebagaimana keterangan yang di sampaikan oleh BPBD dalam rapat kerja dengan komisi III pada waktu itu,”katanya, minggu (30/10).
Menurutnya, kalau masalah banjir ini disebakan saluran air seperti drainase atau sungai gorong-gorong tidak layak hingga airnya meluap tentunya instansi teknis Pemkab Halut benahi itu sebagai langkah awal. “Harusnya atasi pokok masalahnya ketika terjadi banjir, semua pihak termasuk Pemerintah Desa harus tau skema penanggulangan dan pembiayaan bencana alam. Soal pencegahan dan pembiayaan, tanggap darurat dan penanggulangan pasca bencana,”jelasnya.
Sahril menambahkan bahwa Pemdes dan Kecamatan sudah saatnya usulkan penanganan masalah banjir dalam musrembang agar masuk dalam program di postur APBD tahun berjalan 2023 mendatang. “Saya berpandangan bahwa ini tidak perlu saling mencari kelemahan, tetapi segera mengambil keputusan agar di tahun 2023 normalisasi kali seratus mulai dari hulu ke hilir sudah masuk dalam postur APBD tahun 2023, hal ini bersamaan dengan program Pemkab Halut, apalagi saat ini dicanangkan program Smart City, Tobelo Kota Terang dan Kota Bersih,”tandasnya.(sal)
