HARIANHALMAHERA.COM– upaya pencegahan dan penagwasan terhadap pelanggaran Pilkada Serentak 2024 terus dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Utara (Halut). Kali ini pihaknya bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan empat pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati, menggelar deklarasi tolak politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Kegiatan yang dipusatkan di Marahai Park Hotel, Senin, (21/10) itu berlangsung aman, lancar hingga usai.
Bupati Halut melalui Asisten 1 bidang pemerintahan, Nelson Sahetapi, dalam sambutannya mengatakan, pemda tentu beri apresiasi dan ucapan terima kasih pada Bawaslu Halut atas pelaksanaan deklarasi tolak politik uang serta politisasi SARA ini.
“Semoga kegiatan ini menjadi momen bagi semua pihak, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta Pilkada, membangun konsolidasi dan koordinasi yang harmonis demi mewujudkan Pilkada yang demokratis berlandaskan umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,”katanya.
Kegiatan ini lanjutnya merupakan langkah yang penting dan strategis dalam mewujudkan demokrasi yang bersih, jujur dan adil di Kabupaten Halut. “Kita semua menyadari bahwa politik uang danpolitisasi SARA adalah dua tantangan besar yang dapat merusak integritas pemilu. Politik uang, selain melanggar hukum,juga mencederai prinsip dasar demokrasi. Pemilih seharusnya menentukan pilihannyaberdasarkan visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan para calon, bukan karena iming-iming materi. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak praktik politik uang ini,” pungkasnya.
Selain itu menurutnya, politisasi SARA dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa sehingga pemilihan umum seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, bukan malah menjadi ajang untuk menyebarkan kebencian dan diskriminasi.
“Kita adalah bangsa yang majemuk,dan keberagaman ini adalah kekuatan yang harus kita jaga bersama. Deklarasi yang kita lakukan hari ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang bersih dan bermartabat. Saya berharap seluruh peserta pemilu, baik calon maupun pendukung, dapat berkompetisi secara sehatdan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,”cetusnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Halut, Ahmad Idris, mengatakan digelarnya kegiatan ini tentu diharapkan tahapan Pilkada 2024 terutama pada hari pencoblosan dan perhitungan suara nanti bisa berjalan aman, lancar serta bermartabat. “Ini upaya Bawaslu mengumpulkan semua komponen agar sama-sama menjaga pilkada 2024 berjalan baik,”tuturnya.
Ahmad Idris menambahkan bahwa indeks kerawanan Pilkada di Maluku Utara adalah kategori rawan politik uang dan politisasi SARA. Namun, dengan tanpa lelah dan henti, Bawaslu selalu mengingatkan hal tersebut, karena dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku.
“Semua pihak harus tunduk dan taat dengan aturan yang ada politik uang adalah merusak demokrasi kita dengan kegiatan ini semua elemen bukan hanya dilakukan serimonial belaka, tetapi harus berjalan dengan baik lancar dan aman,”tuturnya.(sal)
