HARIANHALMAHERA.COM– anggota DPRD Halmahera Utara (Halut) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Jumar Mafoloi, angkat suara soal rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades). Hal itu disampaikan sebagai bentuk antisipasi melakukan kembali praktek buruk selama menjabat.
Mantan jurnalis ini pun meminta Pemkab Halut melalui DPMD untuk selektif dan tidak serta-merta memberikan perpanjangan bagi kades yang memiliki persoalan hukum maupun masalah di desa. Sebab, banyak keluhan masyarakat yang menyoroti kepemimpinan sejumlah kades, mulai dari dugaan penyalahgunaan dana desa hingga buruknya tata kelola pemerintahan di tingkat desa sehingga itu pemda harus evaluasi menyeluruh sebelum menetapkan perpanjangan jabatan.
“Kalau kades itu bermasalah, apalagi sudah menyangkut hukum, jangan lagi diberikan perpanjangan. Ini demi menjaga kepercayaan masyarakat dan marwah pemerintahan desa,”tegasnya, Rabu (20/8).
Perpanjangan jabatan lanjutnya, hanya pantas diberikan kepada kades yang benar-benar terbukti mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
“Jika tidak, kebijakan ini justru akan melanggengkan praktik buruk dan memperparah konflik di desa,”tandasnya.
Jumar pun mengingatkan Pemda agar tidak terjebak pada kepentingan politik praktis dalam mengambil keputusan soal perpanjangan jabatan kades. “Ini soal kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok. Maka pemerintah harus objektif, adil, dan berani mengambil sikap tegas,”pungkasnya.(cal)
