HARIANHALMAHERA.COM– Industri nikel nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari kondisi global maupun kebijakan domestik. Situasi ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar proses hilirisasi dan pengembangan industri tetap berjalan berkelanjutan.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdanakusumah, mengatakan tekanan terhadap industri saat ini berasal dari kombinasi kondisi global dan berbagai penyesuaian kebijakan di dalam negeri.
“Berupa regulasi dan ketidakpastian berusaha,” kata Arif saat menjelaskan tantangan yang dihadapi industri nikel nasional. Selain itu, penyesuaian kuota produksi bijih nikel melalui RKAB disebut turut mempengaruhi kebutuhan pasokan industri pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia.
Industri berbasis High Pressure Acid Leaching (HPAL), yang memproduksi bahan baku untuk baterai kendaraan listrik, juga disebut menghadapi tekanan kenaikan biaya produksi akibat perubahan harga bahan baku dan komponen pendukung industri. Salah satu tekanan yang disorot pelaku industri berkaitan dengan perubahan formula Harga Patokan Mineral (HPM) untuk limonit yang menjadi bahan baku proyek HPAL.
“Hitungan kami sekarang, kalau perusahaan menjalankan operasi dengan struktur biaya yang ada, lama-kelamaan akan rugi, pendarahan,” kata Arif.
Koordinator Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, menilai tekanan terhadap industri nikel saat ini menunjukkan bahwa dinamika hilirisasi tidak sesederhana yang dipersepsikan publik selama ini.
Menurutnya, industri berbasis High Pressure Acid Leaching (HPAL) kini menghadapi tantangan serius akibat kombinasi tekanan global dan meningkatnya biaya operasional di dalam negeri. Muhlis mencontohkan laporan Shanghai Metals Market (SMM) yang menyebut Zhejiang Huayou Cobalt menghentikan sementara sebagian lini produksi smelter PT Huafei Nickel Cobalt di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) mulai 1 Mei 2026 akibat lonjakan harga sulfur global. Langkah tersebut diperkirakan berdampak terhadap sekitar 50 persen produksi smelter perusahaan tersebut.
“Kalau perusahaan sebesar itu sampai melakukan penghentian sementara lini produksi, berarti tekanannya memang nyata dan bukan sekadar isu margin keuntungan biasa,” ujar Muhlis.
Ia menjelaskan, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tekanan industri tidak hanya berasal dari kenaikan harga sulfur, tetapi juga tingginya beban operasi yang berlangsung cukup lama sejak fasilitas mulai beroperasi.
Menurut Muhlis, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa industri nikel di Maluku Utara saat ini sedang menghadapi fase yang jauh lebih kompleks dibanding persepsi publik yang hanya melihat besarnya nilai investasi maupun keuntungan perusahaan.
“Kalau hanya dilihat dari sisi keuntungan perusahaan, gambarnya menjadi tidak utuh. Ada realitas biaya produksi, tekanan geopolitik global, kebutuhan menjaga lapangan kerja, hingga keberlangsungan investasi jangka panjang yang juga harus dipertimbangkan,” katanya.
Muhlis juga menyoroti tekanan industri akibat kenaikan harga solar industri serta berbagai rencana kebijakan fiskal dan ekspor. “Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan industri tidak hanya berasal dari pasar global, tetapi juga dari kenaikan biaya operasional dan perubahan kebijakan yang berlangsung cukup cepat. Karena itu, ruang diskusi publik perlu dibangun secara lebih proporsional agar tidak terjebak pada penyederhanaan persoalan yang sangat kompleks,” ujarnya.
Di waktu yang berbeda, Ketua Komite Pertambangan Apindo, Hendra Sinadia, mengatakan tingginya beban operasional akibat berbagai perubahan regulasi perlu menjadi perhatian agar industri tetap dapat berjalan optimal.
“Tingginya beban biaya operasional akibat perubahan berbagai regulasi perlu menjadi perhatian pemerintah sehingga pelaku usaha bisa terus dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja,” kata Hendra.(ind)
