KURANG apa lagi perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Pulau Morotai ? Sebagai salah satu daerah terluar NKRI, daerah dengan julukan Bumi Moro itu benar-benar diistimewakan. Mulai dari ditetapkannya sebagai Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) hingga masuk dalam 10 Bali Baru.
Kini kabupaten yang berada di bibir pasifik itu mendapat alokasi anggaran hampir Rp 800 Miliar. Anggaran ini untuk pemenuhan sarana dan prasarana sosial dasar. Serta sarana dan prasarana ekonomi lewat program Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas).
Wilayah perbatasan kita memang harusnya jadikan sebuah showroom alias halaman depan wajah Indonesia terbaik. Bukan menunjukkan kekumuhan dan kondisi tegang kepada warga kita dan warga negara lain. Makanya jangan salahkan jika banyak WNI pindah menjadi WNA. Yah, ini karena salah kita sendiri menjadikan mereka warga kelas dua dan kental dengan suasana peperangan.
Buktinya, daerah perbatasan banyak yang mengalami keterbelakangan ekonomi karena tiadanya program pemerintah maupun swasta. Panjangnya garis perbatasan, baik darat maupun laut yang sulit untuk diawasi oleh aparat keamanan. Akibatnya, pelanggaran wilayah perbatasan, penyelundupan dan aktivitas ilegal fishing sering kali terjadi.
Apabila kawasan perbatasan tidak dikelola secara baik khususnya perbatasan di Morotai, tentunya kedaulatan negara menjadi pertaruhan. Dan jangan heran ketika masyarakat di perbatasan lebih memilih berpindah warga Negara karena tergiur dengan kesejahteraan yang dijanjikan.
Nah, dari sini kita perlu belajar mengelola daerah perbatasan. Buat mereka sejahtera dengan segala jenis kemudahan. Bangun segala fasilitas dan sarana.
Pembangunan di kawasan perbatasan merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan. Dan juga perlu dipercepat untuk bisa menyukseskan Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yakni membangun dari pinggiran. Apalagi, sebagai daerah yang memiliki potensi wisata kelas dunia, Morotai memang layak mendapat perhatian tersendiri.
Kemudian, rangkul tetua dan sesepuh adat dan tokoh adat daerah perbatasan. Selain itu, negara tak hanya mengandalkan TNI sebagai penjaga daerah perbatasan.
Sebab ancaman sekarang sudah berubah, tidak lagi militer, tidak lagi berorientasi pada serangan-serangan militer dari negara lain. Tapi sudah berubah menjadi serangan yang multidimensional yang masuk dalam berbagai spektrum kehidupan berbangsa Indonesia.
Mulai narkoba, human trafficking, radikalisme, terorisme, illegal fishing, illegal logging, semua itu ancaman-ancaman yang melalui perbatasan. Oleh karena itu, kalau perbatasan di Indonesia lemah, longgar, atau kosong, ancaman itu dengan mudah masuk.
Sehingga dengan adanya pembangunan perbatasan, adanya infrastruktur yang dibangun, maka akan menumbuhkan satu pemukiman baru yang nantinya memperkuat pertahanan nasional.
Sekali lagi, Pembangunan di wilayah perbatasan merupakan bagian dari membangun kebanggaan nasional masyarakat. Masyarakat akan bangga ketika wilayah tempat tinggalnya diperdulikan oleh pemerintah. Sehingga ketika ditanya oleh negara tetangga mereka akan sangat bangga mengaku asal Indonesia. (*)
