HARIANHALMAHERA.COM–Pihak KPUD Halbar menegaskan tetap komitmen besaran anggaran Pilkada yang telah diepakati lewat Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yakni sebesar Rp 30,5 miliar.
Ketua KPUD Halbar Miftahudin Yusup menegaskan jika terdapat pemangkasan anggaran, maka pihaknya tetap akan melaksanakan setiap tahapan pilkada, namun sesuai dengan anggaran yang ada. “Kalaupun tetap dipangkas, dan hanya tersisa Rp 20 miliar jika dalam pelaksanaan setiap tahapan misalnya tahapan kampanye, maka cukup sampai tahapan itu saja tidak usah dilanjutkan ke tahapan selanjutnya,” tegasnya.
Dia sendiri menilai pimpinan DPRD gagal paham dalam menterjemahkan Permendagri Nomor 54 tahun 2019 yang mengatur tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur,Bupati/Walikota. Dimana, dalam ketentuan tersebut salah satunya mengatur tentang pencairan dana yang bisa di dilakukan secara bertahap, yakni tahap pertama sebesar Rp 40 persen, tahap kedua Rp 50 persen dan tahap ketiga 10 persen.
Pencairan tahap pertama sesaui kerentuan terhitung 12 hari pasca penandatanganan NPHD wajib dilakukan Pemkab. Namun hal tersebut,tak kunjung terealisasi. “Kesimpulanya dengan penandatanganan NPHD, Artinya mereka mampu membiayai tahpan pilkada sesuai anggaran yang sudah disepakati,” lanjutnya.
Sementara itu, Kemendagri sendiri sudah mengutus tim untuk mengevaluasi APBD Halbar. Jumat kemarin, rombongan tim sudah tiba di Ternate dan hari ini akan mulai mengevaluasi dengan mengundang Pemkab Halbar. “Kita tingkat Kabupaten hanya tinggal menunggu hasil pertemuan tersebut seperti apa kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan tingkat Kabupaten bersma Pemkab dan DPRD,”pungkasnya.(tr4/pur)
