HARIANHALMAHERA.COM–Penegasan Wakil Bupati (Wabup) Halteng Abdulrahim Odeyani, kepada PT IWIP untuk penghentian rencana pembebasan lahan di wilayah Weda Utara dan Weda Timur, mendapat dukungan dari DPRD.
Anggota Dewan Halteng, Nuryadin Ahmad berharap apa yang disampaikan Wabup harus menjadi sikap resmi Pemkab agar memanggil managemen PT. IWIP, untuk memberikan warning keras, agar rencana pembebasan lahan yang tanpa memilik landasan yuridis, harus segera dihentikan.
Pemkab kata dia harus menggunakan kewenanganya untuk mengontrol lajunya investasi didaerah, agar tidak berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup masyarakat.
“Kita semua berharap Investasi harus rama lingkungan, tidak mencaplok ruang masyarakat dan harus menjamin masa depan masyarakat lokal,” tegas tegas anggota Dewan dari Fraksi PDIP ini
Pemkab harus meminta master plan rencana datil industri PT. IWIP. Sebab sesuai data perencanaan yang disampaikan ke Pemda, dengan kebutuhan 15 ribu hektar untuk kawasan Industi hanya meliputi Weda Tengah dan Weda Utara, yakni hanya Desa Gemaf.
Namun, fakta di lapangan ada perencanaan untuk pembebasan lahan sampai ke Weda Timur, bahkan tim survei sudah lakukan sosialisasi dimasyarakat. “Ini tentu bertentangan dengan peruntukan ruang yang diatur dalam RTRW,” akuinya.
Pemkab juga harus tegas terhadap peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Dimana, Ruang APL (Areal Penggunaan Lain) Untuk kepentingan industri harus di batasi supaya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lokal. “Sehingga untuk pembangunan infrastruktur industri diarahkan pada kawasan hutan,”tegas Nuryadi.
Meeski Ranperda RTRW hingga saat belum disahkan, namun dia mewanti-wanti PT. IWIP, agar taat asas. kepentingan investasi harus tunduk ketentuam perundangan. “IWIP tidak boleh seenaknya atas nama investasi lalu menabrak semua norma yang berlaku,” ucapnya. (tr1/pur)
