HARIANHALMAHERA.COM– Tahapan Pilkada Serentak periode 2024-2029 sudah mulai dilaksanakan penyelenggara Pemilu. Di Negeri Fagogoru, yakni Kabupaten Halmahera Tengah sendiri, sejumlah tokoh yang diwacanakan akan bertarung dipanggung Pilkada Halteng pun mulai gerak cepat untuk berburu rekomendasi partai perolehan kursi di DPRD setempat.
Edi Langkara, mantan Bupati Halteng misalnya, yang semula antusias dan optimis ke Gosale Puncak Sofifi dalam kontestasi Pilgub Malut, ternyata berbalik arah ke tanah tanam dodomi untuk maju lagi Pilkada Halteng yang akan digelar November 2024 nanti. Bahkan, saat ini sudah mulai mengambil formulir pendaftaran bakal calon (Balon) Bupati dan Wabup Halteng di partai DPD Gerindra.
Selain Elang sapaan akrab Edi Langkara, sejumlah tokoh putra daerah yang diwacanakan ikut meriahkan pesta demokrasi di Negeri Fagogoru pun mulai bangun konsolidasi politik dan silaturahimi dibawa tanah. Mereka adalah Abdu Rahim Odeyani, Saiful Samad, Asrul Alting, Yanto M Asri, Fitra Ali, Mutiara Al Yasin Ali, Arif Djalaluddin, Sakir Ahmad, Salim Kamaluddin, Yadin Ahmad, Bahri Sudirman dan Fehby Alting, termasuk Pj Bupati Halteng, Ikram M. Sangaji pun ramai diwacanakan ikut maju hingga mengundang perdebatan public. Jika hasrat politik Ikram M. Sangaji maju pada Pilkada Halteng, maka yang bersangkutan harus menanggalkan jabatan Pj Bupati pada akhir bulan April atau awal Mei 2024 sesuai surat Mendagri dan harus dari ASN.
Edi Langkara mengatakan, keputusan maju kembali dalam ajang Pilkada Halteng, karena merasa terpanggil lagi untuk mengabdi mengingat sejumlah problem daerah terutama infrastruktur belum tuntas diselesaikan pemerintahan transisi, bahkan tidak ada progress yang signifikan.
“Seperti jalan hotmix di Kota Weda, wilayah Patani, Sakam-Peniti, Patani-Sif, Palo-Sif dan jalan sentra produksi di kawasan transmigrasi Wairoro, Kobe dan Waleh serta di Pulau Gebe yang dimasa pemerintahan Elang-Rahim telah dilaksanakan, namun belum semuanya tuntas,”katanya, kamis (18/4).
“Harapan kami mestinya dimasa pemerintahan transisi dua tahun ini, dengan anggaran yang fantastis mencapai 3 trilyun lebih harus dituntaskan, karena bagi kami infrastruktur wilayah jalan dan jembatan merupakan urat nadi ekonomi, dan akan memberi dampak multy player efek pada semua sektor pembangunan, seperti ekonomi, penangulangan inflasi, UMKM akan tumbuh, akses kesehatan dan pendidikan sebagai pilar inti pembangunan, serta sektor jasa lainnya akan semakin dinamis berkembang,”sambungnya.
Bantuan studi S1 lanjut Elang, bagi anak-anak dari keluarga profesi petani, nelayan dan pedagang kecil yang dimasa pemerintahan Elang-Rahim telah diberi kuota mencapai 400 orang, namun bagi mahasiswa pasca sarjana non ASN bagi putra daearah S2 dan S3 yang terkesan diabaikan dalam postur kebijakan APBD selama 2 tahun berturut, yakni 2023 dan 2024.
“Saya sedih melihat ini, dimasa kami, bantuan studi S2 50 juta per orang mencapai 112 orang selama 4 tahun dan 50% telah selesai studi. Mungkin kami dengan mereka berbeda Political Determination tentang cara pandang dalam menerawang masa depan Halmahera Tengah, yang dituangkan dalam perumusan kebijakan daerah. Kami menyiapkan alat pancing sehingga sesuai fitrahnya, rakyat akan tergerak dengan sendirinya sesuai bidang usaha yang digeluti,”ungkapnya.
Menurutnya, di Maluku Utara sendiri belum pernah menjadi tuan rumah untuk kegiatan bertaraf nasional sehingga itu sudah saatnya Kabupaten Halteng harus menyiapkan diri sebagai kota multy dimensi, baik dari sector ekonomi, pariwisata dan kawasan strategis olah raga yang representative.
“Ditanya tentang peluang, saya jawab semua punya peluang. Baik politisi maupun kalangan tokoh birokrat, karena tahapan sementara berjalan. Kita akan lihat siapa-siapa yang mendapat kepercayaan partai politik, mungkin dari situ peta politik akan lebih dinamis. Pada saat ini semua espektasi politik masih baik dan kondusif. Semua putra Halteng punya peluang yang sama,”ujarnya.
Disentil soal sejumlah loyalis Elang yang sudah berpindah pilihan, politisi Golkar ini pun menuturkan bahwa hal itu biasa dalam dunia politik. “Saya anggap biasa saja, mereka punya hak dan tidak bisa dihalangi, karena dalam politik itu selalu ada yang kecewa. Bagi saya mereka juga mencari peluang kepada siapa yang lebih ideal menurut mereka. Sepanjang hidup saya selalu yakin dan teguh, bahwa pemimpin yang baik itu tidak boleh hadir dengan dikotomi. Sayang bagi mereka yang tidak punya akses. Padahal mereka juga rakyat di daerah ini, yang sama mendambakan akses dimata pemerintah daerah, karena sesungguhnya setiap orang adalah sama kedudukan dan derajadnya dimata hukum dan pemerintahan,”tuturnya.
Soal ASN Halteng yang lebih condong ke Pj Bupati dikatakannya tentu itu juga hak mereka akan tetapi diharapkan sebagai abdi negara harus tetap netral sebagaimana dirasakan pada pemilu 2019.
“Pemilu 2019, kami tidak melakukan instruksi atau menekan pihak ASN, jangan main dua mata pedang. ASN sesungguhnya sadar dengan regulasi, bukan pola politik sang pemimpin, yang perlu dilihat kedepan adalah bahwa tawaran gagasan kepada rakyat Halteng, yang saat ini sudah melonjak mendekati 100 ribu jiwa dengan jumlah pilih kurang lebih 73 ribuan. Nah didalam jumlah penduduk itu terdapat ASN dan PTT 3000an orang lebih. Tapi ingat mereka pernah bersama Elang-Rahim selama satu periode 5 tahun, kami rangkul semua yang pernah berbedah, dengan harapan kedepan menjadi contoh, ASN tidak terpolarisasi pada aroma politik local,”pungkasnya.(tr-02)
