HARIANHALMAHERA.COM–APBD induk tahun 2023 sudah mulai dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Halmahera Utara dan DPRD setempat. Kabarnya, dari sejumlah usulan program anggaran yang disampaikan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) telah terjadi pencoretan salah satu usulan kegiatan senilai Rp 58 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) oleh DPRD.
Keputusan dicoretnya usulan program anggaran di Dinas PUPR Halut itu dibenarkan oleh Wakil ketua komisi III DPRD Halut, Irfan Soekoenay. Politisi PKB ini pun menuturkan bahwa, alasan DPRD mencoret anggaran senilai Rp 58 miliar tersebut, karena dianggap belum menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan tidak terlalu ugensi direalisasikan.
“Iya, DPRD dan TAPD saat ini dalam tahap pembahasan APBD induk tahun 2023, dimana dalam pembahasan dan pertimbangan yang dilakukan, telah terjadi pemangkasan beberapa usulan program anggaran, salah satunya yang melekat pada Dinas PU yang bernilai sebesar 58 miliar, karena dianggap tidak terlalu urgensi,”katanya, selasa (29/11).
Menurutnya, keputusan DPRD Halut mencoret usulan program pada Dinas PUPR tersebut bukan sepihak tetapi berdasarkan kajian, pertimbangan dan pembahasan secara bersama. Meski tidak disebut secara detail program pada Dinas PUPR yang dicoret, namun lanjut Irfan, program yang diusulkan PUPR tersebut dipastikan mubajir kalau direalisasi.
“Sudah dua hari pembahasan APBD ini kami menemukan banyak proyek yang tidak menyentuh langsung terhadap masyarakat terutama yang melekat di Dinas PU, akibatnya kami harus memangkas anggaran mereka, karena dianggap mubajir,”terangnya.
Meski pembahasan APBD 2023 ini dikatakan Irfan, bahwa belum final, karena masih ada rapat lanjutan, namun DPRD pastikan usulan program yang dinggap tidak urgensi dan menyentuh kepentingan bersama akan dicoret. “DPRD akan terus kroscek usulan anggaran program sebelum digelar rapat paripurna penetapan APBD tahun 2023 yang dijadwalkan pada hari rabu (30/11) besok,”tandasnya.
Wakil ketua komisi III DPRD Halut ini menyebutkan bahwa dari sejumlah program 2023 yang diusulkan Pemkab Halut sebagian besar sudah mulai menyentuh ke masyarakat sehingga itu DPRD tentu memberi apresiasi terhadap Bupati Halut yang telah perhatikan kepentingan masyarakat disisa masa jabatannya. “Kami memberikan apresiasi terhadap Bupati, karena di tahun depan Pemda menjalankan program telah bersentuhan langsung dengan masyarakat dan untuk program fisik yang tidak terlalu emergensi maka DPRD mempertimbangkan,”pungkasnya.(sal)
