HARIANHALMAHERA.COM– Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemkab Halmahera Utara akhirnya terbuka soal kebijakan pembahasan APBD tahun 2023 mendahului jadwal perubahan. Alasan Pemda menempuh langkah tersebut lantaran sebelumnya dalam pembahasan APBD Induk 2023 ternyata saldo keuangan di rekening daerah kosong, namun pembahasan tetap dilanjutkan dengan harapan adanya dana masuk terutama dari Pemprov Malut untuk dapat digunakan.
Disisi lain, pembahasan APBD mendahului perubahan itu dilakukan, karena ada beberapa program urgen dan wajib laksanakan pada tahun 2023, sementara tidak ada anggaran sama sekali di rekening.
Sekda Halut, Erasmus J. Papilaya, pun mengakui bahwa pelaksanaan pendahuluan perubahan APBD induk tahun 2023 itu terjadi, karena Pemda saat ini terkendala dengan anggaran, dimana anggaran yang diharapkan seperti DBH Provinsi Malut dan pajak perubahan belum masuk sama sekali.
“Semua program sudah di rancang dalam APBD dan itu Pemda Halut mengharapkan ada anggaran yang masuk, namun kenyataannya tidak masuk, sehingga tim TAPD harus mendahului perubahan,”katanya, Jumat (26/5).
“Kami sudah menghitung angaran pendapatan sekian dan belanja sekian, yang kami harapkan itu DBH dari provinsi sebesar 50 miliar, dan beberapa pajak daerah serta partisipasi dari pihak ketiga,”sambungnya.
Pemda Halut lanjutnya dalam merancang APBD tahun 2023 ini sebenarnya belum ada dalam rekening daerah hanya mengharapkan dana yang belum pasti sehingga sejumlah program yang wajib dilaksanakan di tandai dengan bintang (alias belum berjalan).
“Semua program wajib kami sudah tanda bintang, kami masih menunggu anggaran yang masuk baru di jalankan program-program ini,”ungkapnya.(sal)
