HARIANHALMAHERA.COM– Pemkab Halmahera Utara mulai tidak yakin untuk dapat melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) PNS pada pekan depan. Pasalnya, pemda sendiri belum ada opsi lain soal anggaran untuk bayar gaji ke-14 itu selain hanya menunggu setoran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Malut yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda diberikan.
Sekda Halut, Erasmus J. Papilaya, pun mengakui bahwa pemda hanya berharap adanya setoran DBH Pemprov Malut untuk pembayaran THR PNS tahun 2024 ini, karena sampai saat ini pemda sendiri belum ada pilihan lain yang dipikirkan selain bergantung pada DBH Provinsi.
“Iya, jadi sejauh ini kami Pemda Halut untuk membayar THR PNS mau tidak mau harus menunggu DBH. Kami belum pikirkan opsi lain, karena memang kondisi keuangan daerah (belum stabil), sehingga yang kita andalkan hanyalah DBH,”ungkapnya, Selasa (26/3).
Soal DBH ini lanjutnya, tak hanya triwulan I tahun 2024 yang belum di transfer Pemprov Malut ke kas daerah tetapi juga tunggakan mulai 2022 sampai 2023 hingga saat ini belum kunjung dilunasi, sehingga berbagai upaya yang dilakukan pemda Halut agar DBH tersebut dibayarkan Pemprov dalam waktu dekat, karena pemda sangat butuh anggaran tersebut.
“Untuk DBH ini Pemprov tetap masukan dalam utang, dua tahun yang belum dibayarkan itu totalnya berkisar 70 miliar lebih, kami juga sudah menyurat ke Plt Gubernur untuk bertemu langsung dan meminta agar DBH bisa dicarikan,”ujarnya.(sal)
