HARIANHALMAHERA.COM–Pasca penyampaian KUA-PPAS tahun 2022, DPRD melalui Komisi-komisi mulai mengundang OPD yang menjadi mitra kerjanya untuk membahas program kerja tahun 2022.
Kemarin, langkah itu dilakukan Komisi III dengan mengundang salah satu mitra kerjanya yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Rapat yang berlangsung di sekretariat perwakilan DPRD Malut itu dihadiri langsung Kepala Dinas PUPR Malut Jafar Ismail didampingi Kabid Bina Marga dan beberapa Kepala Bidang
Jafar usai pertemuan menuturkan, seluruh usulan pembangunan infrastruktur di tahun 2022 telah disusun dalam dokumen rencana kerja (Renja) .”Dalam dokumen Renja, sekitar Rp 400 miliar lebih program infrastruktur yang diusulkan untuk tahun anggaran 2022,”singkatnya.
Sementara Ketua Komisi III Deprov Malut Zulkifli Hi Umar mengaku, sebagai mitra kerja, Komisi III wajib mengetahui berapa besar anggaran dan kegiatan apa saja yang menjadi prioritas PUPR tahun depan. ”Yang diusulkan dalam Renja Dinas PUPR sekitar Rp 400 miliar lebih, namun informasi terakhir dari pak kadis, sudah turun jadi Rp 168 miliar,”katanya.
Bagainya dengan anggaran yang hanya Rp 168 miliar, tentu tidak cukup untuk membiayai infrastruktur dengan wilayah Malut yang cukup luas ini.
“Ini baru pagu indikatif, sehingga dalam pembahasan dengan TAPD akan didorong, pasalnya Jika memang betul informasi anggaran infrastruktur hanya Rp 168 miliar ini sangat kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat,”bebernya.
Politisi PKS itu mengatakan, jika dibandingkan dengan APBD 2021 dengan pagu Rp 900 miliar lebih saja, anggaran infrastruktur masih diangka 400 miliar, saat ini APBD Malut hampir diangka Rp 3 triliun idealnya anggaran infrastruktur harus diangkat Rp 600-700 miliar.
”Kami berharap anggaran belanja infrastruktur jadi prioritas utama memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dari APBD Malut Rp ,2.9 triliun, anggaran infrastruktur harus Rp 600-700 miliar, untuk itu komis III akan dorong dalam pembahasan anggaran nanti,”harapnya.(lfa/pur)
