Oleh: Hatim Gazali
Dosen Universitas Sampoerna
PRESIDEN Joko Widodo telah menunjuk tujuh dari rencana 12 staf khusus Presiden (SKP) yang akan mendampinginya. Ketujuh SKP ini disebut milenial karena secara umur tergolong muda; Belva Devara (29 tahun), Angkie Yudistia (32), Billy Mambrasar (31), Ayu Kartika (36), Aminuddin Ma’ruf (33), Andi Taufan (32), dan Putri Tanjung (23). Bahkan, pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin menempatkan generasi muda, Nadiem Makarim (35 tahun), di jajaran kabinet sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Keterpilihan anak-anak muda untuk mendampingi Jokowi memberikan harapan, pada satu sisi, dan kecemasan di sisi yang lain. Kecemasan itu mewujud dalam sejumlah tanda tanya; mampukah mereka menghadapi birokrasi pemerintahan? Bisakah mereka membangun komunikasi dengan para elite yang secara faktual ialah senior-senior mereka? Bagaimana mereka mengelola bawahannya yang kemungkinan secara umur lebih tua?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu tak perlu dijawab secara teoretis dan verbal karena satu jawaban tidak bisa diberlakukan kepada semuanya.
Artinya, bisa saja si X membantah kecemasan itu, tetapi tidak bagi si Y. Karena itu, cara terbaik untuk menghadapi kecemasan publik tersebut ialah dengan visi dan kinerja yang inovatif, kreatif, dan berdampak kepada banyak pihak. Ini artinya, mereka perlu diberi kesempatan dan waktu untuk membuktikan apakah kecemasan publik yang terwujud ataukah justru harapan yang menjadi nyata.
Menjaga Harapan
Di sisi lain, kehadiran anak-anak muda dalam ruang-ruang sosial dan politik memang memberikan harapan besar. Ini wajar, karena anak muda dikenal dengan keberanian, inovasi, dan kreativitas. Mereka bekerja bukan berangkat dari tumpukan beban masa lalu, melainkan dari mimpi yang visioner. Anak muda umumnya tak punya banyak ‘utang jasa’ yang harus dibayar sehingga mereka ringan melangkahkan kakinya untuk mewujudkan mimpi dan visinya.
Jujur saja, panggung Indonesia selalu diwarnai dengan pemuda-pemuda yang berjiwa besar. Sumpah Pemuda 1928 lahir dari anak-anak muda yang bernyali, seperti Soenario (26 tahun), J Leimena (23), Soegondo Djojopoespito (23), M Yamin (25), dan Mangoensarkoro (24).
Bahkan, sesaat setelah Indonesia merdeka, Soekarno mengangkat Supriyadi, pemimpin tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Sayangnya, sejak ditunjuk sebagai menteri, Supriyadi tidak menunjukkan batang hidungnya, sehingga pada 20 Oktober 1945 diangkatlah Sulyadikusumo sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad Interim. Selain itu, KH Wahid Hasyim, ayah Gus Dur, juga menjadi Menteri Agama pada umur 31 tahun.
Pelibatan anak-anak muda pada pemerintahan bahkan bukan hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara, anak-anak muda tak absen terus memberikan wajah pemerintahan suatu negara. Tersebutlah, misalnya, Shamma Almarzui (22 tahun) menjadi Menteri Urusan Kepemudaan Negara di Uni Emirat Arab, Syed Shaddiq (25) menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Simon Harris (29) Menteri Kesehatan Irlandia.
Dengan mengangkat anak-anak muda sebagai staf khusus Presiden yang menjadi teman diskusi, Jokowi juga hendak mengirimkan pesan kepada kementerian dan lembaga di bawahnya untuk melibatkan anak-anak muda. Pesannya jelas, anak-anak muda kaya akan inovasi dan kreativitas untuk mengatasi ketertinggalan Indonesia. Terlebih untuk menyambut Indonesia emas 2020-2045 yang mana penduduk Indonesia didominasi usia produktif.
Dampak politiknya, Jokowi dapat dicitrakan sebagai presiden yang peduli anak muda. Padahal, mengajak anak muda masuk ke jantung kekuasaan bukan satu-satunya indikator kepedulian. Yang lebih subtantif ialah menciptakan ekosistem yang ramah kepada generasi muda sehingga dapat berkembang dengan baik.
Pascaberkuasa
Fakta-fakta sejarah pelibatan anak muda ke dalam kekuasaan menjadi bukti bahwa hal itu bukan hal yang baru terjadi di Indonesia. Maka itu, tak perlu melambungkan harapan yang demikian tinggi terhadap anak muda yang ada di sekeliling Joko Widodo. Apalagi, seperti yang kita tahu, bahwa dunia birokrasi masih diwarnai wajah-wajah lama dengan sistem senior-junior yang kuat.
Sebagian birokrat negara yang berisi ASN memiliki adagium yang diyakini kebenarannya, bahwa jabatan politik seperti menteri, SKP, bahkan presiden sekaligus hanya bersifat lima tahunan, sementara merekalah pemilik birokrasi itu seutuhnya. Karena itu, terhadap pejabat-pejabat politik yang masuk birokrasi, mereka dapat melakukan bargaining dan negosiasi yang cukup kuat.
Panjang dan rumitnya sistem birokrasi akan menjadikan hambatan tersendiri bagi anak muda untuk menaklukkannya. Padahal, secara psikologis, anak muda menghendaki kecepatan sehingga dapat dengan mudah melakukan potong kompas untuk melakukan rencananya. Jika ini terjadi, anak-anak muda tersebut tidak hanya akan gagal mewujudkan mimpi-mimpinya, tetapi bukan hal mustahil, mereka dijebak untuk masuk ke permainan yang kotor.
Karena itulah, Jokowi diharapkan tidak hanya menarik dan melibatkan anak-anak muda masuk ke jantung kekuasaan, tetapi juga menyiapkan sistem proteksi agar anak-anak muda ini tidak cepat pupus langkahnya dan ‘kapok’ terhadap pemerintahan dan politik. Ini penting, karena menurut survei Orb Media Network, lembaga jurnalistik global, terhadap 979 ribu orang di 128 negara ditemukan bahwa sebagian besar anak muda enggan terlibat dalam dunia politik karena diyakini sebagai lembaga yang korup.(*)
Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/274040-menggantungkan-harapan-kepada-yang-muda
