HARIANHALMAHERA.COM– Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate sepertinya harus mencari solusi lain jika ingin tetap menghidupi anak usaha PT Hodling Company yakni Apotik Bahari berkesan, Resto BUMD dan PT Alga Kastela, yang tiap tahunnya terus merugi.
Sebab, DPRD Kota Ternate yang selama ini masih memberikan lampu hijau berupa
persetujuan dana penyerataan modal, kali ini mulai tegas. Melalui rapat internal badan
anggaran (banggar) kemarin, Dekot sudah sepakat tidak akan lagi menyutujui suntikan APBD untuk ketiga BUMD itu pada tahun depan.
Penghentian dana penyertaan modal itu dilakukan jika rancangan APBD 2020 masih defisit.
Rapat Banggar dengan agenda pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) LPP APBD
2018 itu, menurut wakil ketua Dekot, Mubin A. Wahid, salah satu yang disorot adalah soal
pembiayaan investasi ke PT. Holding Compeny.
Dijelaskan sesuai ketentuan, dana penyertaan modal ke Perusda bias dilakukan jika APBD
mengalami surplus. “Kalau APBD kita defisit, maka tidak boleh dianggarkan (penyertaan
modal), itu tegas,” katanya.
Berkaitan dengan itu pada tahun depan, Dewan akan memperketat pengawasan APBD, jika
dokumen keuangan itu dirancang defisit maka konsekwensinya tidak boleh ada investasi ke
Persuda dan anak usahanya. “Bila perlu yang tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap PAD, dibubarkan seperti Apotek Daerah, PT Alga dan seterusnya,” katanya.
Yang harus ditunjang dengan dana penyerataan modal adalah PDAM dan BPRS yang setiap
tahunya sudah berkontribusi terhadap pelayanan masyarakat dan memberikan efek balik
pendapatan daerah.
Sebagaimana di ketahui, pada tahun ini, suntikan APBD ke anak usaha Pt Holding hamper Rp 3 Miliar. BPRS Bahari Berkesan misalnya, mendapat dana penyertaan modal sebesar RP 2 miliar, kemudian PT. Alga Kastela sebesar Rp 700 juta, Apotek Bahari Berkesan Rp 500 juta. Selain pembiayaan, hal lain yang disorot Banggar dalam rapat internal kemarin adalah
tindaklanjut Wali Kota atas rekomendasi DPRD soal reposisi tiga pimpiman OPD yakni Kepala Dinas kelutan dan Perikanan (DKP) yang kini dijabat Ruslan Bian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) yang dijabat Nuryadin Rachman serta Kepala Dinas Perhubungan (Kasidhub) yang kini diduduki Faruk Albaar.
Tidak hanya itu, dewan juga menyoroti jabatan-jabatan strtagis di Pemkot yang sudah bertahun-tahun dipegang oleh Pejabat dengan pelaksana tuga s(Plt) seperti Kadis Satpol PP, Kepala dinas Sosial (Kadinsos) dan Kepala Dinas PUPR. “Malau mereka betul-betul memperbaiki Pemkot kedepan yang merupakan daerah yang kita cintai sama-sama maka Walikota harus memperhatikan catatan yang kita rekomendasi,” terang Mubin.
Mubin mengakui, banyak hal yang dibahas banggar dalam rapat internal kemarin, namun belum semua bisa disampaikan secara terbuka karena ada beberapa hal yang masih bersifat rahasia.
Meski begitu, masalah yang dibahas dalam rapat tersebut diantaranya masalah pendapatan, proyek multiyears, dana hibah, dan belanja tunjangan tambahan penghasilan (TTP) pegawai. (lfa/pur).
