HARIANHALMAHERA.COM–Proses verifikasi syarat dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) Wali Kota dan wakil wali Kota (wawali) Ternate jalur perseorangan, ternyata diwarnai kong-kalikong yang melibatkan petugas penyelenggara di jajaran Bawaslu.
Buktinya, selain IB alias Iwan, anggota Panwascam Ternate Tengah yang belum lama dipecat, praktik kotor itu ternyata juga dilakukan dua petugas Bawaslu Kota masing-masing satu anggota pengawas pemilu kelurahan dan satunya adalah staf sekretariat Panwascam Ternate Tengah.
Keterlibatan keduanya terungkap setelah Bawaslu Ternate resmi memberhentikan keduanya. Ketua Bawaslu Ternate, Kifli Sahlan mengaku, motif peanggaran kode etik yang dilakukan keduanya ini berbeda dengan kasus yang dilakukan IB alias Iwan.
Jika IB terbukti menerima suap, dua personil bawaslu yang dipecat ini sengaja berkompromi dengan tim sukses untuk merubah angka-angka jumlah dukungan melebihi syarat verifikasi faktual calon perseorangan. “Hari ini (kemarin, red) untuk staf staf sekretariat Panwascam Ternate Tengah itu sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” ungkap Kifli, Rabu (16/9).
Dia menegaskan, penerapan norma dan etik diatur dalam Perbawaslu nomor 4 tahun 2019 dan edaran bawaslu nomor 0072 tentang mandat untuk memberikan sangsi etik atau pedoman untuk memberikan sangsi etik terhadap jajaran pengawas pemilu ditingkat bawah baik, tingkat kecamatan, Kelurahan maupun pengawas TPS.
“Kalau sudah melanggar sumpah dan Janji atau norma-norma yang berlaku, Itu sudah pasti kami akan tindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Dengan tiga kasus ini, Kifli menegaskan kembali kepada jajarannya untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar kode etik. “Pengawas pemilu adalah lembaga yang bermarwah dan lembaga yang melakukan pengawasan kemudian lembaga yang memutuskan sesuatu pelanggaran oleh karena itu lebih menjaga integritas dan keprofesionalan,” pintanya.(lfa/pur)
