HalutPeristiwa

Seluruh Kades Lingkar Tambang Tuntut Transparansi PT NHM

×

Seluruh Kades Lingkar Tambang Tuntut Transparansi PT NHM

Sebarkan artikel ini
TRANSPARANSI: Salah satu kades saat memberikan orasi yang menuntut transparansi PT NHM. (foto: ist/harianhalmahera)

HARIANHALMAHERA.COM— Keberadaan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Kabupaten Halut, kerap menjadi sasaran demonstrasi warga. Seperti yang terjadi Selasa (19/3).

Namun, kali ini berbeda. Yang turun melakukan aksi para kepala desa (kades) se-lingkar tambang. Bersama warga lingkar tambang lainnya, mereka memboikot aktivitas perusahaan dengan menutup akses keluar masuk perusahaan.

Koodinator aksi Taufik Max dalam orasinya, menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan untuk menuntut pihak perusahan transparan dalam pengelolaan anggaran untuk masyarakat lingkar tambang.

Disebutkan, PT NHM harus memberikan data tertulis dan penjelasan terkait dana satu persen. Sebab pemberian dana tersebut tidak pernah transparan ke masyarakat lingkar tambang.

“Selain dana satu persen, PT. NHM juga harus merealisasikan tunggakan dan penundaan sebagian bantuan pendidikan, kesehatan, dan budget desa, sedianya paling lambat April 2019,” koarnya.

Tuntutan lain yang disuarakan, yakni PT. NHM mengalokasikan budget Rp 350 juta per desa untuk tahun anggaran 2018-2019, sebagaimna tahun sebelumnya. Termasuk operasional 10 persen dari total budget kecamatan.

“Dana dikembalikan ke kecamatan seperti tahun sebelumnya,” tandasnya.

Aksi para kades ini mendapat dukungan dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halut. Ketua APDESI Fahri Yamin mengatakan, masalah ini sedianya pemerintah daerah, terutama Gubernur Malut maupun pihak perusahan harus duduk bersama untuk menuntaskannya. Karena sudah cukup lama terjadi tetapi tak kunjung selesai.

“Jika aspirasi ini belum direspon, maka kami merencanakan melakukan pertemuan akbar dengan pemerintah daerah dan provinsi untuk sama-sama datang di sini untuk menyelesaiakan permasalahan ini,” katanya.

“Kami juga sangat kecewa dengan ibu Linda yang melecehkan masyarakat adat, maka yang bersangkutan harus angkat kaki dari halmahera,” ujarnya.

Dia pun menegaskan, apabila masalah ini tidak direspon pula oleh pemerintah, maka momentum pemilihan legilatif dan presiden pada bulan april nanti akan dilakukan konsolidasi golput.

“Tinggal 27 hari  lagi pesta demokrasi. Saya atas nama ketua APDESI Halut mengeluarkan statemen bahwa selama aksi kami tidak diindahkan, maka saya ancam pesta demokrasi akan golput,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak PT NHM. Upaya konfirmasi yang dilakukan belum mendapat jawaban.(dit/cal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *