RSU Sofifi Masih Butuh Rp 614 M

Dinkes Usul Rp 475 Miliar ke BPWI PUPR

0
202
ILUSTRASI RSU Sofifi yang sudah beroperasi tapi belum memiliki tempat pengolahan limbah medis.(foto: Elfa/Harian Halmahera)

HARIANHALMAHERA.COM–Langkah pemerintah pusat untuk mempercepat pembentukan Sofifi sebagai kawasan khusus ibu kota provinsi Maluku Utara (Malut), membuat organisasi perangkat dinas (OPD) di Pemprov Malut rame-rame mengajukan usulan anggaran.

Disamping Dinas Perhubungan (Dishub) yang mengusulkan anggaran pengembangan Pelabuhan Gita menjadi pelabuhan terkumpul dan rehabilitasi pelabuhan penyebrangan Sofifi, tak ketinggalan usulan anggaran juga diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Yang diusulkan Dinkes yakni pembangunan lanjutan RSU Sofifi. Meski sudah ada tambahan anggaran sebesar Rp 139 Miliar melalui pinjaman daerah yang kini tengah dalam proses pencairan, namun anggaran sebanyak itu ternyata belum cukup.

Karenanya, lewat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinkes Malut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 475 miliar. Lebih besar dari usulan anggaran pembangunan jalan Tol Sofifi-Kuabang yang diusulkan sebesar Rp 459.970.000.000. Itu artinya, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp Rp 614 Miliar.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Malut Idhar Sidi Umar usai presentase di hadapan kepala pusat BPIW Kementrian PUPR Manggas Rudy Siahaan  mengatakan, dalam rangka menunjang kawasan khusus Sofifi maka semua infrastruktur di bangun tak terkecuali RSU di Sofifi.  “Karena kedepan RSU di Sofifi menjadi rumah sakit rujukan. Karena di Sofifi  akan terhubung dengan enam daerah,” ucapnya

Selain itu juga di pulau Halmahera ada juga wilayah pengembangan proyek strategis nasional pertambangan yang menyedot banyak tenaga kerja , maka keberadaan rumah sakit sangat dibutuhkan dalam rangka penunjang fasutas kesehatan kedepan.

Dia menyebutkan, usulan anggaran melebihi anggaran Tol Sofifi-Kuabang itu lebih pada penambahan sarana di RSU seperti ruang rawat inap dua ruangan VVIP dan sarana penunjang lainnya.

“Kalau memang seluruh infrastruktur diserahkan ke PUPR, nanti kami kordinasikan dan integrasi seluruh kegiatan sehingga kami tidak pusing,” katanya.

Dikesempatan yang Idhar menjelaskan untuk pinjaman ke PT SMI sebesar Rp 139 miliar, saat ini masih dalam proses  penandatanganan kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MOU).

dimana, dari total anggaran sebesar  Rp 139 itu meliputi Rp 125 miliar untuk pembangunan fisik lanjutan meliputi ruang rawat inap dengan 100 tempat tidur dan Rp 14 miliar untuk alat kesehatan (alkes), “Kalau ini (ruang rawat inap, red0 sudah dibangun tahun ini, tahun depan kita tingkatkan menjadi kelas atau tipe C,” tukasnya.(lfa/pur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here