HARIANHALMAHERA.COM–Bukan hanya pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu Kota Ternate, memprediksi Pilwakot 2020 ini, praktik politik uang semakin masif terjadi, apalagi pesta demokrasi ini berlangsung di tengah pandemi.
Karena itu menurut Ketua Bawaslu Ternate, Kifli Sahlan tak salah jika Indeks Kerawan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu RI, Pilwakot Ternate masuk dalam daerah dengan rawan politik uang. “Di Pilgub kemarin itu, kasus money politik di divinis pengadilan dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta,” tegasnya.
Dikatakan, politik uang merupakan sebuah wujud kejahatan demokrasi sehingga sama-sama memiliki tanggung jawab untuk diberantas. “Memang bicara soal sanksi politik uang, pemberi dan penerima sama- sama diberikan sanksi, maka politik uang yang di masuk bukan hanya pemberian dalam bentuk uang tetap dalam materi lainnya,”katanya.
Di masa minggu tenang nanti, pihaknya akan menggelar deklarasi anti politik uang sekaligus patroli anti politik uang melibatkan semua stakeholder demi mencegah terjadinya serangan fajar.
“Informasi yang paling sering di temukan itu politik uang dan berbagai macam bentuknya mulai pembagian sembako, kursi, alat rumah tangga itu di tekan sehingga betul pilihan masyarakat, jangan karena persolan uang atau materi,” katanya. (tr3/pur)
