HARIANHALMAHERA.COM–Setelah adanya tekad dan komitmen dari pemerintah pusat untuk menggenjot pembangunan Sofifi, ibu kota provinsi Maluku Utara (Malut) yang dimulai tahun 2022, Pemprov Malut pun mulai merancang alokasi anggaran untuk pembebasan lahan.
Kepala Bappeda Malut, Salmin Janidi mengatakan, guna menunjang pembangunan Sofifi yang akan berlangsung dalam tiga skema, dibutuhkan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 37 miliar lebih.
Anggaran ini akan dialokasikan di dua tahun APBD masing-masing APBD 2022 sebesar Rp 17,5 miliar, dan sisanya di APBD 2023.
Dikatakan, anggaran Rp 37 miliar lebih ini untuk pembebasan lahan baru. ”lahan Pemprov yang siapkan, untuk bangunan nanti Pusat yang bangun, jadi nanti atur pengelolaan asetnya,” kata Salmin.
Dia menyatakan pada prinsipnya, Pemerintah Pusat memiliki itikad yang baik untuk membantu Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Malut tidak bertentangan dengan ketentuan. ”Sofifi menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, sehingga akan dibangun menjadi ibu kota Provinsi Malut,”katanya.
Dikatakan, pembangunan Sofifi dengan menggunakan skema anggaran minimalis sebesar Rp 3.9 triliun ini dalam bentuk kegiatan multiyears yang diploting lewat ke APBD Malut APBD Tikep dan APBD Halbar.
Namun, prosentase anggaran yang besar itu langsung dari pemerintah pusat. ”Anggaran skema pertama ini senilai Rp 3.9 triliun, sebagian besar dana ini infrastruktur dibangun oleh Kementerian langsung, sebagian akan diploting melalui APBD Malut, APBD Tikep dan APBD Halmahera Barat,”ujarnya.
Sebagaimana yang diarahkan oleh kementrian ATR, fokus pembangunan dimulai dari zona inti yakni pusat Kota Sofifi. ”Karena pembangunan Sofifi ini melalui tiga skema dan proses penganggaran juga dirancang anggaran multiyears sehingga kegiatan pembangunan tidak terhenti dan terus berjalan,”jelasnya.(lfa/pur)
