HARIANHALMAHERA.COM–Kabupaten Halmahera Utara, ternyata termasuk salah satu daerah dari tiga Kabupaten di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tobelo yang masih rendah atau lambat dalam menyerap porsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah dialokasikan Pemerintah Pusat. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar, kamis (15/9) pekan kemarin di aula KPPN Tobelo.
Dalam jumpa pers tersebut, KPPN Tobelo pun menyampaikan bahwa realisasi APBN pada periode Juli 2022 untuk tiga Kabupaten diwilayah KPPN Tobelo, yakni Halmahera Timur (Haltim), Pulau Morotai dan Halut, ternyata masih sangat rendah. Dimana hingga periode Juli tersebut tercatat masih tersisa anggaran tahun 2022 yang belum terserap oleh ketiga Kabupaten, yaitu sebesar Rp.918,18 miliar dari alokasi anggaran dalam batang tubuh APBN sebesar Rp.1,77 triliun.
Kepala KPPN Tobelo, Toni, mengatakan, bahwa tidak jauh berbeda dari bulan sebelumnya, dimana pada periode bulan Juli 2022, secara umum nilai Indikator Kinerja Pelaksnaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja (Satker) lingkup KPPN Tobelo masih sangat rendah, terutama pada indikator deviasi halaman III DIPA dan indikator penyerapan anggaran.
“Dari total Pagu belanja sebesar Rp.1,77 triliun yang dilokasikan untuk Kabupaten Halut, Haltim dan Pulau Morotai, saat ini masih menyisakan anggaran yang belum terserap sebesar Rp.918,18 miliar atau setara 51,734 serta masih tingginya nilai kontrak yang belum direalisasikan,”katanya.
Hal ini menurutnya, tentu menjadi tantangan bagi Satker untuk mengakselerasi kegiatan dan penyerapan terutama terkait rencana pengadaan barang dan jasa hingga mereview kembali rencana belanja tahun anggaran 2022 mengingat sebentar lagi triwulan ketiga akan berakhir. “Dan kita akan masuk ke triwulan keempat sehingga itu permintaan pembayaran tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Terkait kendala blokir anggaran agar segera dikoordinasikan dengan eselon I masing-masing,”pungkasnya (sal)
