HARIANHALMAHERA.COM–Indonesia kini sudah bisa memproduksi bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Dan Maluku Utara (Malut) menjadi daerah pertama yang meproduksi bahan baku tersebut.
Hal ini ditandai dengan diresmikannya operasi produksi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pulau Obi, Halmahera Selatan (Halsel), kemarin (23/06).
Smelter HPAL yang dioperasikan oleh PT Halmahera Persada Lygend (HPL) salah satu anak usaha Harita Nickel itu, bernilai investasi mencapai lebih dari USD 1 miliar atau sekitar Rp 14,4 triliun (asumsi kurs Rp 14.400 per USD).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) saat meresmikan smelter HPAL mengatakan, produk dari smelter HPAL ini bisa mendukung program pemerintah membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik.
“Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan nikel serta cobalt yang cukup, didukung oleh mineral lain seperti tembaga, aluminium, dan timah yang akan menjadi modal besar untuk bermain dalam industri kendaraan listrik,” terangnya.
Pada 2030, masyarakat secara global diperkirakan akan mempunyai kesadaran lebih tinggi untuk mengurangi emisi dan akan mendorong kenaikan permintaan kendaraan listrik yang nilainya dapat mencapai 31,1 juta unit.
Di Indonesia sendiri, pemerintah menargetkan dapat memproduksi 600 ribu unit mobil listrik dan 2,45 juta unit motor listrik pada 2030. Peningkatan permintaan kendaraan listrik dapat menaikkan permintaan baterai, terutama jenis NCM (nickel-cobalt-mangan).
Luhut mengatakan Smelter HPAL ini akan banyak memanfaatkan bijih nikel dengan kadar yang lebih rendah (nikel limonit), yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia. “Ini merupakan bagian dari optimasi atau peningkatan nilai tambah dari sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia,” katanya.
Proses HPAL dapat menghasilkan produk nikel kelas satu, yakni Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan turunannya berupa nikel sulfat (NiSO4) dan cobalt sulfat (CoSO4) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku baterai. Produk-produk ini bernilai tambah lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang dihasilkan dari jalur RKEF.
“Untuk itu, kita perlu dukung dan terus didorong untuk terjadi peningkatan investasi agar ada penambahan line (jalur) produksi, sehingga kita mendapat sebesar-besarnya manfaat dari proses produksi ini,” jelasnya.
Dengan nilai investasi lebih 14 triliun, diharapkan akan dapat menjadi faktor pendorong dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan di daerah, seperti peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
“Tidak kalah penting, industri ini akan menyerap lebih dari 20 ribu tenaga kerja nantinya. Pembangunan daerah akan lebih cepat. Ini adalah aset bangsa. Kita harus lindungi. Namun lingkungan juga harus dijaga,” jelas Luhut.
HPL adalah pabrik pertama bahan baku baterai kendaraan listrik di Indonesia dan nantinya pabrik semacam ini akan muncul di daerah lainnya di Malut, salah satunya di PT IWIP yang kini tengah mulai dibangun.
Selain PT HPL, di Kawasan Industri Harita Nickel juga terdapat perusahaan smelter lainnya, yakni PT Megah Surya Pertiwi (MSP) dan PT Halmahera Jaya Feronikel. Kedua perusahaan tersebut memproduksi feronikel menggunakan RKEF.
Di samping perusahaan smelter, ada juga perusahaan pertambangan bijih nikel, yaitu PT Gane Permai Sentosa dan PT Trimegah Bangun Persada. Mengingat banyaknya industri yang beroperasi di Pulau Obi ini, Luhut berharap kawasan industri ini menjadi pusat pertumbuhan Pulau Obi dan Halmahera.
“Diharapkan kawasan ini menjadi pusat pengembangan dan pusat pertumbuhan wilayah di Pulau Obi khususnya dan di Halmahera, serta Maluku Utara secara umum,” harapnya.
Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan industri smelter ini menurutnya yaitu dukungan kesiapan tenaga kerja. Untuk itu, pembangunan politeknik di kawasan industri seperti ini menurutnya menjadi sesuatu yang penting.
Hal ini berguna agar dapat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk menggali ilmu dan bekerja di industri smelter. “Guna mendukung industri ini, kesiapan tenaga kerja menjadi penting. Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal menjadi perhatian. Untuk itu, diperlukan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja yang akan bekerja di industri smelter ini,” tuturnya.
Mengingat pentingnya kawasan industri smelter yang beroperasi di Pulau Obi, maka untuk menjaga kelangsungan operasi dan investasinya, perlu dukungan dari pemerintah.
Untuk itu, kawasan industri ini merupakan kawasan industri strategis dan perlu untuk ditetapkan sebagai objek vital nasional. “Kita perlu jadikan kawasan industri Pulau Obi ini sebagai kawasan industri strategis, dan perlu untuk dijadikan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas),” tuturnya.
Komisaris Utama Halmahera Persada Lygend, Stevi Thomas menjelaskan pemurnian nikel kadar rendah dengan menggunakan teknologi HPAL itu memiliki kapasitas produksi MHP sebesar 365 ribu ton per tahun.
Dikatakan, fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih nikel kadar rendah (Limonite) menggunakan teknologi HPAL itu sudah siap berproduksi secara komersial. “Konstruksi HPAL dimulai pada Agustus 2018 dan siap berproduksi secara komersial. Ini menjadi pabrik HPAL pertama di Indonesia,” ucap Stevi.
Bupati Halsel Usman Sidik mengungkapkan dengan sumber daya yang dimiliki, dan berkembangnya industri nikel di Halsel, akan membantu pembangunan daerah. Dia berharap, perkembangan industri ini di dorong dengan percepatan pembangunan dan pengembangan industri lainnya, tidak hanya nikel. (cnbc/vnc/pur)
