HARIANHALMAHERA.COM–Meski penyelesaian sengketa tapa batas daerah tidak masuk dalam daftar tugas utama yang diberikan Presiden Joko Widodo (jokowi) kepada Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang baru, namun Pemkab Halbar berharap sengketa tapal batas enam desa juga meny=jadi perhatian serius mantan Kapolri ini.
Harapan ini disampaikan Bupati Halbar Danny Missy. Apalagi, hasil pertemuan terakhir antara Pemkab Halbar, Halut dan Pemprov, disepakati diserahkan ke Mendagri untuk diputuskan.
”Prinsipnya kami sudah menyerahkan persoalan ini kepada Mendagri, soal putusannya seperti apa, dan kapan diputuskan oleh mendagri itu sudah menjadi urusan Mendagri, karena kami sudah sepakat untuk diserahkan ke pada Mendagri, jadi kita menanti saja keputusan dari mendagri yang baru dilantik kemarin,” akui Danny usai mengikuti tahapan fit and proper test di DPD NasDem Halbar, Selasa(29/10).
Diakui selama ini, Pemkab telah berupaya semaksimal mungkin dengan duduk bersama
Pemkab Halut dan Pemprov dengan mendorong penyelesaian konflik diwilayah tersebut,
termasuk melalui pertemuan bersama Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) untuk
membicarakan soal status wilayah enam desa.
“Dari hasil pertemuan itu, FSKN telah mengeluarkan surat dukungan yang disampaikan ke
Presiden. Berbagai kritikan bahwa kami diam dalam meyelesaikan wilayah enam desa itu tidak benar, karena selama ini kami tidak diam dan semua jalur telah kami tempuh untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut,” tukas Danny (tr4/pur)
