HARIANHALMAHERA.COM– upaya mendorong pemekaran daerah otonom baru (DOB), yakni Kabupaten Patani-Gebe Kepulauan terus diperjuangkan oleh Badan Koordinasi (Bakor) DOB. Betapa tidak, pihaknya kian gencar serahkan dokumen naskah akademik DOB tersebut ke institusi teknis, yang mana kali ini, tepatnya pada Jumat (14/3), telah diserahkan ‘proposal pemekaran’ tersebut ke Sekretariat Negara (Sesneg) dan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) RI di Jakarta.
Wakil Ketua Bakor DOB Patani-Gebe, Moh Taher Abd Karim, pun berharap bahwa setelah penyerahan dokumen naskah akademik calon DOB Patani-Gebe Kepulauan tersebut dapat di kaji dan di analisi berdasarkan aspek kepentingan khusus strategis nasional, sebagai kawasan perbatasan antar negara, wilayah kepulauan titik terluar Indonesia yang berhadapan dengan samudra pasifik.
“Meskipun pemberlakuan kebijakan moratorium belum di cabut, dengan pertimbangan ruang fiskal negara dan efisiensi. Namun, setidaknya pemerintah bisa menerapkan konsep pemekaran middle atau sedang. Artinya parameter daerah yang memenuhi syarat kepentingan kebijakan strategis nasional, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 41 dan 39 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah,”katanya.
Menurutnya, dalam perspektif ini pemekaran daerah tentu dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan jalur kepentingan strategis nasional dan pendekatan jalur regular, sehingga itu pemekaran DOB yang berdasarkan data dari Kemendagri terdapat 337 yang diusulkan pembentukan DOB itu sedianya bersifat prioritas terukur dan terbatas yang statusnya d tingkatkan menjadi calon daerah persiapan, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
“Insya Allah, Bakor DOB Patani Gebe Kepulauan, akan melaksanakan festival perbatasan pengibaran 2000 bendera merah putih, di pulau terluar Indonesia Pulau Yiew Kecamatan Patani Utara pada bulan Agustus 2025 mendatang,”terangnya.(tr-02)
