HARIANHALMAHERA.COM–Sejumlah Kepala Desa (kades) kembali menyambangi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halut. Sama seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu, mereka mempertanyakan penghasilan tetap (siltap) tiga bulan yang tak kunjung dibayar.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Tomy Moses mengatakan, mereka sudah tak percaya lagi dengan BPKAD. Karena selama ini terus berjanji, namun belum juga direalisasikan.
“Siltap Oktober hingga Desember tahun 2020, sampai saat ini juga belum dibayar. Kami tidak bisa lagi tolerir, kami minta agar pemkab secepatnya membayar atau kami akan memboikot aktivitas kantor,” tegas Tomy.
Ditambahkan, walaupun sebagian kepala desa belum melengkapi admistrasi, menurut dia itu bukan berarti menjadi penghambat bagi untuk mencairkan anggaran tersebut. “Suda tiga kali kami pertanyakan ini, tolong jangan mengabaikan hak-hak kami,” tegasnya.
Senada disampaikan Kepala Desa Gorua Utara Mirwan Idris. Menurutnya janji-janji sudah menimbulkan ketersingungan para kepala desa. Padahal selama ini kades melaksnakan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawap. “Kenapa hak-hak kami tidak dibayar? Ini perlu dipertanyakan. Ada apa sebenarnya,” tanyanya.(tr-05/fir)
