Oleh: Jimmy E. Kurniawan
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya
BELAKANGAN ini penerapan kehidupan new normal semakin gencar dipersiapkan dan disosialisasikan. Berbagai upaya new normal mulai direncanakan, baik di BUMN, kantor pemerintahan, lembaga pendidikan, maupun transportasi umum. Bahkan, pada 20 Mei lalu, Kementerian Kesehatan menerbitkan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri.
Bukan tanpa alasan pemerintah mempersiapkan aturan new normal tersebut. WHO menyebutkan, ada kemungkinan Covid-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sedangkan penemuan dan distribusi vaksin diperkirakan baru ada satu atau dua tahun lagi (atau bahkan tidak akan pernah ditemukan). Efektivitas perpanjangan PSBB berjilid-jilid di beberapa wilayah juga masih diragukan. Di sisi lain, roda perekonomian akan semakin terpuruk jika aktivitas masyarakat harus dibatasi terus dalam waktu yang lama.
Gelombang PHK dan penurunan pendapatan terus terjadi. Bahkan, survei LIPI yang baru saja dirilis beberapa hari lalu memprediksi jumlah pengangguran di 34 provinsi mencapai 25 juta orang dalam tiga bulan ke depan. Konflik antara kesehatan vs perekonomian itulah yang memaksa pemerintah RI, seperti juga pemerintah-pemerintah di negara lain, mulai membuat aturan-aturan new normal. Diharapkan, melalui kehidupan new normal tersebut, masyarakat mulai bisa beraktivitas ’’normal”, perekomian mulai tumbuh kembali, namun dengan cara-cara yang ’’new”, yaitu penerapan protokol kesehatan secara ketat di berbagai bidang, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik.
Beberapa negara atau wilayah, secara tidak langsung, menerapkan kebijakan new normal sejak berbulan-bulan lalu. Sebut saja Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan yang berusaha mengendalikan Covid-19 tanpa menerapkan lockdown dan banyak yang mengapresiasi keberhasilannya. Meski secara geografis lokasi mereka cukup berdekatan dengan Tiongkok yang menjadi tempat asal munculnya Covid-19, hingga saat ini negara-negara tersebut bisa mengendalikan wabah dengan efektif di wilayahnya.
Gaya hidup new normal menjadi salah satu kuncinya. Kebiasaan hidup tertib, mengantre di tempat publik, dan menjaga kebersihan membuat masyarakat di sana tidak terlalu sulit beradaptasi dengan aturan-aturan new normal. Bahkan, mereka sudah sangat terbiasa menggunakan masker. Jauh sebelum ada pandemi, kita sering melihat warga negara mereka dengan tertib menggunakan masker di area-area publik. Sejak dulu budaya mereka menanamkan hal tersebut dan seseorang yang bersin atau batuk secara terbuka dianggap tidak sopan di wilayah mereka.
Lalu, bagaimana dengan masyarakat kita yang hanya memakai masker dengan benar jika diperingatkan, jarang cuci tangan kalau tidak diinstruksi, dan suka bergerombol sampai larut malam untuk hal-hal yang tidak penting sebelum dihalau petugas keamanan?
Berperilaku Sehat
Menurut Ajzen dalam The Theory of Planned Behavior (TPB), suatu perilaku baru dapat terbentuk secara efektif jika memenuhi tiga keyakinan, yaitu keyakinan individu terhadap konsekuensi perilaku, keyakinan terhadap pandangan masyarakat sekitar, dan keyakinan untuk mengontrol perilaku tersebut.
Keyakinan individu terhadap konsekuensi akan menentukan arah perilakunya. Ketika seseorang memiliki keyakinan bahwa menjalankan protokol kesehatan itu akan membawa konsekuensi positif bagi kesehatan dirinya, keluarga, kerabat, dan masyarakat di sekitarnya, ia akan lebih rela menjalankan protokol kesehatan tersebut dengan tertib. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki keyakinan atau pandangan yang berbeda, misalnya ia yakin tanpa menjalankan protokol kesehatan virus akan mati dengan sendirinya karena suhu panas. Atau, seseorang memiliki keyakinan bahwa ia memiliki kekebalan (entah dari mana) terhadap virus sehingga tidak perlu waspada. Orang-orang dengan keyakinan yang ’’keliru” tersebut tidak akan secara disiplin, apalagi sukarela, menjalankan protokol kesehatan.
Keyakinan individu dalam menjalankan protokol kesehatan perlu dibangun melalui sosialisasi yang lebih luas serta intensif melalui berbagai media. Pemahaman tentang pentingnya protokol kesehatan yang benar perlu ditanamkan secara masif dan berkelanjutan, baik oleh pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat. Selain sosialisasi, untuk menanamkan keyakinan individu itu, diperlukan psikoedukasi melalui berbagai penyuluhan oleh berbagai pihak yang dibekali dengan benar sebelumnya.
Keyakinan terhadap padangan masyarakat sekitar, terutama orang-orang penting di sekitarnya, akan meneguhkan atau melemahkan niat seseorang dalam menerapkan protokol kesehatan. Jika masyarakat di sekitarnya mendukung, bahkan memfasilitasi seseorang menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan new normal, ia tidak akan segan untuk menjalankannya berulang-ulang. Bahkan, ia semakin merasa diterima masyarakat ketika melakukannya. Sebaliknya, ketika keluarga, tetangga, atasan, rekan kerja, ataupun teman hang out menganggap protokol kesehatan adalah hal berlebihan atau ’’lebay”, ia akan merasa enggan untuk melakukannya secara rutin. Ketika perilaku kewaspadaan dijadikan bahan candaan, bahkan ejekan oleh masyarakat sekitar, seseorang akan merasa malu untuk menjalankan protokol kesehatan.
Keyakinan masyarakat yang keliru terhadap protokol kesehatan perlu diperbaiki melalui pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat atau sosok-sosok yang dipercaya. Para pemimpin agama, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, sampai ketua RW dan RT perlu secara rutin diberi pengarahan tentang perlunya protokol kesehatan. Mereka perlu disadarkan untuk dapat membedakan antara mitos dan fakta terhadap Covid-19. Jika para tokoh masyarkat tersebut sudah memiliki keyakinan yang benar terhadap protokol kesehatan, mereka akan menyebarkan keyakinan itu kepada para pengikut, anggota-anggota, atau warganya.
Keyakinan seseorang untuk mengontrol atau mengarahkan perilakunya dalam menjalankan protokol kesehatan juga dipengaruhi faktor-faktor pendukung di sekitarnya. Sekalipun seseorang sudah memiliki keyakinan untuk menjalankan protokol kesehatan, tapi faktor-faktor pendukungnya terkendala, seperti kurangnya ketersediaan masker, hand sanitizer, penataan ruang yang kurang layak untuk menjaga jarak, kurangnya fasilitas kesehatan, dan kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan, lambat laun ia akan ’’menyerah” karena merasa sia-sia dengan apa yang telah dilakukannya selama ini.
Keyakinan mengontrol perilaku itu dapat dibangun melalui upaya pemerintah bersama elemen-elemen masyarakat untuk memastikan kecukupan faktor-faktor pendukung, bahkan sanksi-sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Tanpa adanya dukungan yang cukup, niscaya keyakinan seseorang hanya akan berhenti pada ’’niat” untuk menjalankan protokol kesehatan, namun belum dapat benar-benar terwujud menjadi perilaku new normal. Sudahkah kita siap membangun perilaku new normal? Semoga jawabannya bukan ’’terserah”.(*)
(sumber: https://www.jawapos.com/opini/05/06/2020/tantangan-berperilaku-new-normal/)
