HARIANHALMAHERA.COM – Desakan kepada gugus tugas percepatan penanganan Covid-10 agar membuka informasi data Covid-19 ke publik kembali diingatkan pihak LSM Rorano Malut, termasuk 57 orang yang dinyatakan reaktif rapid test.
Direktur Rorano Malut, Asghar Saleh mengatakan, tren penanganan Covid-19 yang mengarah pada peningkatan jumlah kasus reaktif rapid test ini, akan berkonsekwensi pada penegakan diagnostik serta isolasi dan lainnya.
Karena itu, keterbukaan informasi sangat penting. Data orang yang reaktif harus dibuka sesuai daerah asal dengan begitu masyarakat akan aware dan terlibat dalam pencegahan. “Jika ditutupi justru akan melahirkan kecurigaan dan menimbulkan hoax. Masyarakat juga tidak tahu dari jumlah reaktif yang sudah di swab test, siapa yang belum, siapa yang akan di test,” katanya dalam siaran pers yang diterima Harian Halmahera tadi (18/4).
Salah satu keterbukaan informasi yang penting adalah hasil swab test. Baik yang positif maupun yang negatif harus diumumkan ke publik, jangan hanya positif saja. Asghar menilai, belakangan ini gugus sudah mulai tidak terbuka soal informasi data Covid-19. “Di awal awal selalu diumumkan yang negatif lengkap dengan daerah asal. kemarin tujuh negatif tapi tidak tahu siapa,” terang mantan anggota DPRD Kota Ternate ini.
Tidak diumumkannya mereka yang negatif swab test menimbulkan keresahan di warga saat si pasien dipulangkan. Seperti satu PDP (pasien dalam pengawasan) dari Bastiong Kelurahan yang dirujuk ke RSUD CB pada 5 Maret lalu.
Lantaran tidak diumumkannya hasil swat test atas specimen yang bersangkutan oleh pihak gugus, membuat warga di lingkugan pasien tinggali pun panik.
“Saat ditanya warga, Lurah dan Camat juga tidak tahu. Malamnya baru diketahui yang bersangkutan sudah negatif. Ini menunjukan alur penanganan sebelum dan sesudah swab test tidak maksimal,” katanya.
Dia juga mendesak Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) selaku ketua gugus tugas segera berkoordinasi dengan PT Pelni Ternate agar memulangkan 19 awak KM Doro Londa yang tengah diisolasi di Grand Sahid Hotel Ternate.
“Di beberapa pelabuhan, kapal Pelni hanya menurunkan penumpang. Kenapa di Ternate ABK juga di test ? padahal mereka mestinya tidak turun ke pelabuhan,” tannya Asghar.
Karenanya, PT. Pelni juga harus diminta bertanggungjawab terhadap 19 ABK ini. “Kita disini butuh swab test, VTM, tempat isolasi untuk warga. Tak perlu menambah pekerjaaan baru dengan menampung yang bukan warga Malut. Kalo Sahid Hotel penuh, kemana lagi warga mau ditampung jika ada yang reaktif ?,” tegasnya.
Dengan tren reaktif rapid test yang melonjak sepakan terakhir ini, kondisi RSUD dr Chasan Boesoerie sebagai RS rujukan harus menjadi perhatian utama Pemprov terutama terutama kesiapan SDM (sumber daya manusia) maupun alat kesehatan (alkes)-nya.(pur)
