HARIANHALMAHERA.COM–Kesiapan hunian untuk para kafilah yang bertanding di STQ Nasional masih menjadi sorotan DPRD Provinsi Malut.
Mereka menilai, dengan sisa waktu tak sampai satu bulan ini, Pemprov tidak akan mampu menyelesaikan pembangunan perumahan ASN III yang juga akan dipakai sebagai ponondok para kafilah.
Karena itu, Deprov mengusulkan agar pemondokan bagi kafilah ini sebagian dipusatkan di Kota Ternate. Apalagi, pada STQ nanti akan jumlah orang yang datang mencapai ribuan. “Sebab jika dilihat fasilitas, kota Ternate siap. Banyak hotel dan penginapan yang bisa dipakai,” terang Ketua Deprov Malut, Kuntu Daud.
Baginya, ini hanya sekedar saran kepada Pemprov dan panitia Daerah STQN “Pemprov optimis tetapi tong lihat kenyataan di lapangan belum talalu efektif saat ini. Ini saran masukan buat dorang,” ucap Kuntu.
Dia mengaku, tidak masalah jika pembukaan STQ di pusatkan Sofifi, namun untuk hunian para khafila sebaiknya sebagian berada di Ternate.
Soal proyek perumahan ASN III, Kuntu menilai sangat tidak memungkinkan. Seharinya, untuk saat ini proyek yang berlokasi di Desa Bukit Durian itu, sudah harus masuk pada pengaspalan jalan.
Namun, tetapi kenyataan sekarang masih seputar kerja bakti “Masa kerja bakti kepala dinas yang cari akal sendiri kan nda mungkin” tegasnya.
Ia membandingkan pelepasan atlet ke PON Papua, dimana ada gaungnya dan ramai di media sosial padahal anggarannya hanya Rp 8 miliar. Sementara STQ nasional dengan anggaran yang lebih besar, namun lebih kecil gaungnya.
“Jadi ini Tong kasi saran momenya Tara pas disitu karena waktunya dengan waktu mepet kerja rapat -rapat karena penambahan anggaran disini,kalau sudah finishing sekarang sudah tidak rapat lagi kerjanya ini kurang disini tambah disini sekarang bukan jaman rapat lagi jaman finishing kerja, Cecarnya.
Apalagi, saat ini kepala dinas kebanyakan tidak berada di Sofifi tetapi di Ternate. “Dong Tara bantu gubernur. Bahasa kasarnya begitu dong mau kasi mati gubernur,” cetusnya.
Padahal sudah diberikan kewenangan dan anggaran pun sudah tersedia. “Terus kalau tidak kerja lalu siapa mau kerja. Baru suru orang kerja bakti terus kemudian kapan pegawai pakai dinas untuk kerja di kantor. Tidak lain ditanya kerja bakti,” katanya.
Meski semua berkinginan partisipasi lewat kerja bakti, namun saat ini bukan lagi waktunya. “Masak keadaan model ini baru pergi ke kementrian bacarita deng menteri. Sekarang sudah tidak perlu bacarita dengan menteri lagi, sekarang kerja,” katanya
Kuntu bahkan menyesalkan sikap sikap Kemenag RI yang terkesan melimpahkan seluruh beban kepada Pemprov Malut. Termasuk anggaran yang hingga kini semuanya memakai APBD.
“Menteri kasi anggaran di mana ? Coba lihat, acara ini acara nasional bukan agenda provinsi, jadi anggaran harus dibagi. Ini pake tong pe APBD semua ini, baru pakai dana pinjaman lagi. Tara usa kordinasi deng dia (Menag, red) kordinasi apa tidak ada anggaran,” semprot politis PDIP Ini.(lfa/pur)
