HARIANHALMAHERA.COM– Pemerintah Provinsi Maluku Utara dikabarkan dalam tahun 2023 ini akan memberi jaminan social berupa kecelakaan, kematian dan jaminan hari tua terhadap 10 ribu masyarakat yang tersebar pada 10 Kabupaten/Kota di Malut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ternate pun sudah mulai melakukan pendataan terhadap peserta yang berhak menerima sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 dan nomor 4 tahun 2022.
Keputusan Pemprov Malut untuk memberi jaminan social tersebut ikut dibenarkan ketua Komisi II DPRD Malut, Ishak Naser. Politisi NasDem ini pun menuturkan bahwa jaminan terhadap 10 ribu warga tersebut akan dibiayai dalam APBD Malut tahun 2023, dimana alokasi anggaran dihitung sesuai iuran BPJS.
“Iya, Pemprov Malut akan berikan jamisnan social kepada 10 ribu orang yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, dimana jaminan ini sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2021 dan inspres nomor 4 tahun 2022,”katanya, jumat (24/3).
“Di Maluku Utara diperkirakan ada sekitar 10 ribu orang yang mau di cover untuk tiga jenis jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Misalnya pemulung sampah kemudian petani daerah terpencil dan daerah perbatasan yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan,itu yang mau di cover oleh pemerintah,”sambugnya.
Untuk pembiayaan sendiri lanjutnya, satu orang sebesar Rp 36,800/bulan sehingga kalau 10 ribu orang ditotalkan dalam satu tahun dibutuhkan maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 5 miliar lebih (Rp 5,610,000,000).
“Nanti kita lihat, kan ada empat jenis jaminan sosial, kalau sudah ditangani Provinsi tiga jenis jaminan, tentunya Kabupaten/Kota mau tangani yang mana, nanti dianggarkan tahun 2023 ini,”pungkasnya.(Ifa)
