HARIANHALMAHERA.COM–Besarnya porsi APBD 2021 yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara massif di Sofifi dalam rangka STQN, turut berdampak pada kelanjutan pembangunan infrastuktur di beberapa daerah di tahun 2022.
Sebab, anggaran pembangunan intrastruktur yang melekat di Dians PUPR tahun depan dirancang mengalami penurunan signifikan. Jika tahun ini, PUPR mengelola anggaran sebesar Rp 700 miliar lebih (termasuk dana pinjaman), tahun depan tersisa Rp 338 miliar.
Anjloknya anggaran infrastruktur yang mencapai separoh dari pagu tahun 2021 ini disebabkan adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah beban hutang pinjaman ke PT SMI serta seretnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi III DPRD provinsi Malut Zulkifli Hi Umar usai rapat pembahasan RKA dengan Dinas PUPR mengakui, penurunan pagu ini otomatis banyak program infrastruktur yang tidak terserap di 2022.
Sementara, masih banyak proyek infrastruktur yang belum selesai dibangun. Salah satunya jalan.
Dia menyebut, banyak ruas jalan yang dibangun Provinsi baik melalui pinjaman PT SMI, belum bisa difungsikan karena belum terhubung antara ruas yang satu ke ruas lain.
“Misalnya ruas jalan Saketa-Dahepodo dan Payahe-Dehepodo, kemudian ruas Ibu-Kedi dan beberapa ruas lainnya,” katanya.
Dijelaskan jalan yang dibangun namun belum bisa digunakan karena ada Belum terkoneksinya ruas jalan yang satu dengan yang lain ini disebabkan diantara ruas itu ada jembatan belum terbangun. Kemudian ada juga jalan tanah yang sudah lama dan sangat parah ternasuk salah satu di Kepulauan Sula sangat banyak yang belum terbangun.
Sementara di lain sisi, Pemprov kata justeru mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruas jalan kabupaten atas permintaan kepala daerah. Padahal, masih ada 47 persen jalan Provinsi yang belum mantap. “Contohnya di Taliabu, jalan kabupaten dibangun sementara Jalan Provinsi punya sendiri belum selesai dibangun,” kesal Polikus PKS ini
Dengan anggaran yang terbatas, maka agar ruas-ruas jalan-jalan tersebut bisa terkonseksi solusinya yakni butuh dukungan APBN.
“Memang Pemerintah Provinsi kalau tidak ada bantuan dari pusat berat kalau dialokasikan. Kalau baharap multiyears tarus kan tidak mungkin sementara utang PT SMI juga cukup besar,” katanya.
Karena itu, Deprov mendorong agar sebagian ruas jalan provinsi yang belum terhubung bisa dikerjakan oleh pihak Balai. “Jadi komisi III berharap jalan – jalan yang dibangun bisa difungsional,” tukasnya.(lfa/pur)
