HARIANHALMAHERA.COM– Tahapan pemilu 2024 sudah berjalan cukup jauh, namun hingga saat ini pemerintah Provinsi Maluku Utara belum kunjung bahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penanganan pemilu serentak, meski sudah diajukan dokumen usulan anggarannya oleh KPU Malut beberapa waktu lalu.
Usulan anggaran oleh KPU Malut tersebut ternyata nominal secara keseluruhannya mencapai setengah triliun rupiah, dimana untuk KPU Malut sendiri diusulkan ke Pemprov Malut sebesar Rp 213 miliar, sementara secara keseluruhan termasuk Kabupaten/Kota senilai Rp 600 miliar.
Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat, pun mendesak Pemprov Malut agar bergerak cepat menindaklanjuti usulan anggaran tersebut dengan melakukan pembahasan NPHD pemilu 2024.
“Anggaran pemilihan kepala daerah, KPU Maluku Utara sudah mengusulkan sebesar 213 miliar, sementara keseluruhan anggaran termasuk Kabupaten/Kota sebesar 600 miliar,” katanya saat ditemui di rumah dinas gubernur Malut, Ternate, Jumat (5/5).
Usulan anggaran sebesar itu menurutnya, tentu sesuai kebutuhan pelaksanaan tahapan pemilu, namun bisa ditambahkan atau dikurangi apabila sudah dilakukan pembahasan nanti.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi bergerak cepat, karena anggaran perubahan sudah harus dianggarkan, mengingat November 2023 nanti NPHD sudah harus jalan, kami berharap seperti itu tergantung yang punya anggaran,”ungkapnya.(Ifa)
