HARIANHALMAHERA.COM–Pelaksanaan iven keagamaan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Malut seperti lomba Seleksi Tilwatil Quran (STQ) dan Musabaqoh Tilwatil Quran (MTQ) selalu berujung masalah.
Jika pelaksanaan STQ tahun 2019 lalu bermuara pada temuan indikasi Mark Up oleh BPK Malut, kali ini masalah juga muncul di pelaksanaan MTQ tingat Provinsi yang baru saja dihelat di Halmahera Tengah (Halteng).
Dimana, sebagian besar peserta yang keluar sebagai juara di MTQ justeru tidak diberangkatkan Pemprov dalam hal ini Biro Kesra ke MTQ tingkat Nasional yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
Akibatanya, sebagai bentuk solidaitas, peserta MTQ tingkat Nasional asal Malut secara kompak mengancam tidak akan berangkat ke Padang. Tidak tanggung-tanggung, ancaman ini disampaikan langsung perwakilan peserta kepada Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) saat bertemu langsung dengan orang nomor satu di Malut itu kemarin.
“Itu bentuk protes torang terhadap panitia MTQ Provinsi dalam hal ini Kesra,” tegas kordinator kafilah Malut Aswin A Samsudin dihadapan AGK
Dia mengatakan, sesuai hasil koordinasi dengan kordinator pendataan peserta MTQ di Kementrian Agama (Kemenag) pusat, terkait nama- nama yang diikutkan ke MTQ Nasional, ternyata dari total 43 peserta, yang diberangkatkan hanya 21 orang dengan alasan alasan ada pemangkasan anggaran secara nasional.
Yang disesalkan para peserta ini, Biro Kesra terkesan tertutup. Buktinya, sejak awal hal ini tidak mengkonfirmasi ke peserta, sementara hari ini merupakan batas pendaftaran. “Itu tidak dikonfirmasi ke peserta, malah peserta yang mencari informasi sendiri. Dorang (biro Kesra) seakan – akan sengaja tidak mau terbuka dengan peserta makanya agak sedikit kecewa bagi peserta yang kemudian mau ikut,” ungkapnya.
Kalaupun sejak awal hal ini diberitahukan tentunya tidak akan muncul kekcewaan. “Tetapi ini tanpa konfirmasi langsung mengambil kebijakan tersendiri tanpa sepengetahuan peserta. Makanya kami langsung dengan gubernur untuk meminta kejelasan,” terangnya.
Bukan hanya boikot di MTQ Nasional, dalam tuntutannya mereka juga akan memboikot SQT Nasional 2021 yang berlangsung di rumah sendiri. Tidak sampai disitu, mereka juga mendesak Gubernur mencopit Dahir Bajo dari jabatan Karo Kesra karena dianggap kerap membuat pelanggaran di setiap iven keegamaan dari tahun ke tahun.
“Kami minta semua peserta (43 orang) diberangkatkan. Jika tuntutan ini tidak diindahkan maka seluruh peserta tidak akan berangkat mengikuti seleksi nasional tahun depan juga STQ nasional,” tegasnya.
Gubernur sendiri mengaku telah memerintahkan Biro Kesra untuk segera berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Malut untuk mencari solusi secepatanya mengingat hari ini batas waktu pendaftaran. “Yang penting daftar dulu, soal pengurusan surat-surat dan sebagainya nanti baru dilengkapi. Karena itu segera besok (hari ini, red) didaftarkan nanti setelah itu baru siapkan persyaratan keberangkatan karena kondisi Covid -19,” tegasnya.
Dia juga meminta minta pihak Satgas Covid -19 Malut berkordinasi dengan panitia nasional agar teliti sehingga peserta yang berangkat benar-benar dalam kondisi sehat mengingat perjalanan yang ditempuh cukup jauh.
Dia menegaskan, peserta yang berangkat adalah yang tampil di enam mata lomba. “Jangan ramai- ramai berangkat cukup yang berkepentingan saja. Kesra ini kadang – kadang ambil kesempatan banyak-banyak berangkat,” tegasnya.
Gubernur menuturkan, mengingat saat ini tengah pandemi dan sebagian Povinsi tengah melakukan PSBB, maka dibutuhkan kordinasi sehingga perjalanan peserta ke tempat lomba tidak menjadi hambatan.
“Banyak Provinsi tidak mengirimkan semua peserta apalagi di Jabar PSBB, kemudian di Jakarta juga demikian disisi lain Padang masuk zona merah jadi saya minta yang berangkat hanya yang penting – penting saja. Jangan sampai jalan ada masalah Torang akan menanggung kondisi ini,” ucapnya.
Karena itu, dati sebelumnya peserta tiga mata lomba yang diberangkatkan ke Padang, diputuskan enam mata lomba. Dengan tiap-tiap mata lomba hanya diikuti dua peserta sehingga anggarannya membengkak. “Apalagi panitia pendamping yang tidak terlalu penting karena banyak ikut akhirnya hotel penuh. Saya minta batasi jangan bikin susah disana,” cecarnya.
Menurutnya mengurus peserta, pendamping cukup satu orang dan peserta yang diberangkatkan adalah yang juara di tingkat provinsi mengingat anggaran yang terbatas. Bahkan, untuk memberangkatkan para peserta ini, Pemprov pun terpaksa harus meminjam biaya embarkasi haji. “Kita pakai uang haji pinjam saya bilang kalau kita kekurangan dana DPRD harus ikut membantu agar memberangkatkan peserta MTQ semua,” bebernya.
Disentil tuntutan pencopotan Dehir Bajo dari jabatan Karo Kesra karena dianggap tidak transparan, AGK tidak memberikan jawaban pasti . “Memang harus transparan hanya saja ini masalah keterbatasan anggaran juga jadi ia tegaskan yang berangkat hanya bagi yang penting- penting saja tidak boleh lebih,” tegasnya.(lfa/pur)
