HARIANHALMAHERA.COM–Usulan yang disampaikan Pemkab/Pemkot di forum Musrenbang tingkat provinsi kemarin, dipastikan tidak akan diakomodir seluruhnya di APBD 2023.
Dengan anggaran yang terbatas, Pemprov hanya akan memprioritaskan usulan yang bersifat prioritas dan urgen. Sebab, tidak semua usulan menjadi tanggungjawab dan kewenangan Pemprov. “Ada yang kita melihat dari sisi pembagian kewenangan,” ucap Sekprov Samsuddin A Kadir
Dia mengatakan, usulan-usulan urgen yang tidak diakomodir di APBD provinsi akan didorong ke APBN.
Karenanya, usulan dalam forum Musrembang jangan hanya fokus proyek fisik, tetapi juga harus dilihat bagaimana mendesain pembangunan secara komperehenship.
“Kenapa kita harus mendukung itu kalau kita tidak dukung nanti program tidak bisa masuk misalnya pemerintah pusat sudah rencanakan bangun ini kalau daerah tidak bersinergi tidak menyiapkan data tidak jadi bangun,” katanya Mantan Pj bupati Mortai ini menambahkan,
Program nasional disampaikan agar daerah dalam hal ini Pemprov menyiapkan implikasi, konsekuensi sebuah program nasional terhadap daerah baru dilaksanakan.(lfa/pur).
