Fraksi NasDem Pasang Badan

0
300
Anggota komisi III Dekot Ternate Nurlela Syarif. (foto: kabardaerah.com)

HARIANHALMAHERA.COM–Sebagai partai pengusung pasangan Tauhid Soleman-Jasri Usman (TULUS) di Pilwako lalu, partai Nasional Demokrat (NasDem) menepis penilaian yang menyebut program kerja 100 hari TULUS gagal,

Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota ternate Nurlaela Syarif mengatakan Program 100 hari kerja tidak bisa disamakan dengan penilaian kinerja dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Hasil Audit BPK.

“Kan cara membaca dan merumuskan indikator capaian pembangunan juga berbeda. Metode penilaian dan pengukuran kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya telah diatur dalam beberapa peraturan. Terkait hal yang sama digunakan oleh banyak akademisi untuk mengukur capaian kinerja pada berbagai instrumen penilaian kinerja pemerintahan,”ujarnya.

Karena itu terlalu prematur, jika ada yang melakukan penilaian kinerja pada program 100 kerja pemerintahan TULUS gagal.

BACA JUGA : Program 100 Hari Kerja belum Maksimal

Program 100 hari kerja hanya konseptual. Dasar acuannya pada rumusan perencanaan, langkah awal kebijakan, rumusan regulasi, skema pembiayaan, roadmap, yang semuanya ditindaklanjuti di dalam RPJMD.

“Makanya jangan kita menilai 100 hari kinerja itu sama dengan penilaian LKPJ yang rumusannya diukur berdasarkan indikator pembangunan yang bersumber dari BPS, skema kebijakan fiskal, dan progran prioritas. Semua data itu dapat menggunakan peralatan analisis untuk menguji capaian indikator yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan RKA,” katanya.

BACA JUGA : Masalah Sampah belum Terjawab di 100 Hari Kerja

Dijelaskan, program 100 hari kerja biasanya digunakan untuk menilai sebuah pemerintahan yang bekerja dengan meletakkan aspek perencanaan pembangunan, menderivatif kebijakan ke dalam rumusan organisasi, merumuskan model pengelolaan dengan memanfaatkan SDM, merumuskan skema anggaran berdasarkan potensi tersedia dan hal lain yg dipandang perlu.

“Kenapa butuh 100 hari kerja, karena dalam 100 hari kerja akan terlihat bagimana pemimpin itu menyusun rencana, karena di dalam rencana menentukan titik capaian pembangunan ke depan. Kami yakin pasca 100 hari kerja ini, Tauhid-Jasri  sudah sangat paham kondisi dan masalah sehingga akan memaksimalkan sejumlah persoalan dalam bentuk rumusan kebijakan,” pungkasnya.(tr4/pur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here